Islamabad – Pakistan satu-satunya tempat tinggal yang dikenal Mohammad Laal Khan. Ia lahir dan menikah di sana. Anak-anaknya juga lahir di sana. Bahkan, Khan juga memakamkan kakak laki-lakinya di sana.
Namun, penggerebekan polisi Pakistan pada tengah malam November tahun lalu, menghancurkan semua itu.
Khan lahir di Waziristan Selatan, distrik suku di Khyber Pakhtunkhwa, beberapa tahun setelah orang tuanya melarikan diri dari invasi Soviet ke Afghanistan.
Sejak 1990-an, keluarganya—termasuk ibunya, empat saudara laki-lakinya, keluarga mereka, dan kerabat lainnya—tinggal di pinggiran Islamabad, ibu kota Pakistan. Mereka menghuni rumah-rumah berlantai lumpur tanpa listrik atau fasilitas dasar lainnya.
Sekarang dia masuk dalam daftar orang yang akan deportasi Pemerintah Pakistan.
“Seolah-olah menjadi orang Afghanistan adalah kutukan.” ujar Khan, 36 tahun, kepada Al Jazeera pada suatu sore di bulan Maret, di ruangan yang sama tempat puluhan polisi menyerbu masuk dan menangkap semua pria anggota keluarganya.
Empat saudara laki-laki Khan saat itu memang ditangkap dengan dakwaan tinggal di Pakistan secara “ilegal”. Cobaan berat keluarga Khan berakhir setelah dua pekan setelahnya pengadilan mengabulkan jaminan.
Seluruh keluarga Khan memiliki Kartu Kewarganegaraan Afghanistan (ACC), dokumen identifikasi yang dikeluarkan Pemerintah Pakistan untuk warga Afghanistan yang tinggal di negara tersebut.
Namun selama dua tahun terakhir, antara September 2023 dan Februari 2025, Pemerintah Pakistan mengusir hampir 850 ribu warga Afghanistan, termasuk wanita dan anak-anak.
Sekarang, ratusan ribu warga Afghanistan pemegang ACC seperti Khan, yang menghabiskan hampir seluruh usia mereka di Pakistan, menghadapi pengusiran yang dimulai sejak Selasa, 1 April 2025, sehari setelah Idulfitri—Pakistan merayakannya pada 31 Maret.
“Kami tidak tahu apa pun tentang Afghanistan. Kami telah tinggal di sini sepanjang hidup kami, berteman di sini, membangun bisnis kami di sini. Jika pemerintah bersikeras mengusir kami, kami akan pergi, tetapi kami akan kembali lagi,” ujar Khan.
“Ini rumah kami.”
Rencana Deportasi Pakistan
Menurut perkiraan pemerintah, Pakistan kini menampung lebih dari 2,5 juta warga Afghanistan. Di antara mereka, sekitar 1,3 juta memiliki kartu Bukti Pendaftaran (PoR), pertama kali diperkenalkan pada 2006 dan dikeluarkan oleh Badan Pengungsi Perserikatan Bangsa-Bangsa, UNHCR. Sementara 800 ribu lainnya memegang ACC, yang dikeluarkan pada 2017.
Dokumen-dokumen itu sebelumnya diakui sebagai bukti domisili yang sah di Pakistan. Tapi sekarang tidak lagi.
Dalam dokumen dua halaman yang dikeluarkan pada Januari lalu, kantor Perdana Menteri Shehbaz Sharif menguraikan rencana “relokasi” tiga fase.
Fase pertama menargetkan deportasi semua warga Afghanistan yang kini dianggap tidak berdokumen, termasuk pemegang ACC. Fase kedua difokuskan pada pemegang kartu PoR, yang telah diberikan keringanan untuk tinggal hingga Juni 2025. Fase terakhir akan ditujukan kepada warga Afghanistan yang tengah menunggu relokasi ke negara ketiga.
Menteri Negara Dalam Negeri Talal Chaudhry mengatakan pemerintah tetap teguh pada pendiriannya, meskipun ada permohonan dari UNHCR dan organisasi hak asasi global seperti Human Rights Watch (HRW) dan Amnesty International.
“Kami telah menampung warga Afghanistan di negara ini selama empat dekade, menunjukkan keramahtamahan dan kemurahan hati kami, tetapi hal ini tidak dapat terus berlanjut tanpa batas waktu. Mereka harus kembali,” ujarnya.
Tindakan itu memicu kritik. Banyak yang menganggapnya sebagai upaya menjelek-jelekkan warga Afghanistan dan mengaitkan mereka dengan kegiatan kriminal.
Beberapa tahun terakhir, Pakistan mengalami serangkaian serangan mematikan oleh kelompok bersenjata yang menurut Islamabad beroperasi dari Afghanistan. Hal ini juga menyebabkan meningkatnya ketegangan antara Pakistan dan para penguasa Taliban di Afghanistan.
“Pejabat Pakistan harus segera menghentikan pemaksaan warga Afghanistan untuk kembali ke rumah dan memberikan mereka yang terancam pengusiran kesempatan untuk mencari perlindungan,” ujar Direktur HRW Asia, Elaine Pearson, dalam pernyataan pada 19 Maret.
Amnesty International menyebut tenggat waktu tersebut “keras dan kejam”. Mereka mendesak Pakistan mempertimbangkan kembali keputusannya.
“Perintah eksekutif yang tidak transparan ini bertentangan dengan janji pemerintah sendiri dan seruan berulang kali oleh organisasi hak asasi manusia untuk menegakkan hak-hak pengungsi dan pencari suaka Afghanistan,” ujar Isabelle Lassee, wakil direktur regional untuk Asia Selatan di Amnesty International, dalam pernyataan pada 26 Maret.
Namun, senada dengan pernyataan Chaudhry, Kementerian Luar Negeri Pakistan menegaskan pemerintah telah “memenuhi kewajibannya” dengan menampung warga Afghanistan dan tidak perlu berkonsultasi dengan UNHCR.
Namun, Qaiser Afridi, juru bicara UNHCR, mengatakan mereka khawatir bahwa di antara pemegang ACC, mungkin ada beberapa individu yang memerlukan perlindungan internasional.
“Kami mendesak pemerintah melihat situasi mereka melalui sudut pandang kemanusiaan. Kami juga menyerukan kerja sama antara Pakistan dan Afghanistan sehingga pemulangan mereka dapat dilakukan secara bermartabat dan sukarela,” ujar Afridi.
Dia menambahkan, hal itu saja akan memastikan “reintegrasi di Afghanistan berkelanjutan”.[]
Komentar
Tanggapilah dengan bijak dan bertanggung jawab. Setiap tanggapan komentar di luar tanggung jawab redaksi. Privacy Policy