Jakarta – Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya mengungkapkan beban pajak untuk buku semakin memberatkan. Mulai dari PPN 11 persen untuk buku, pajak impor, hingga pajak kertas yang mencapai 22 persen.
“Yang paling gila dari proses ini adalah pajak kertas. Kertas-kertas itu dipajakin 22 persen,” ujarnya dikutip dari Laman DPR, Senin, 13 Oktober 2025.
Karena itu, kata Willy, DPR RI kini sedang menggodok Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan (UU Perbukuan). Menurutnya, perubahan aturan ini sangat penting untuk memperkuat ekosistem literasi nasional.
Salah satu kelemahan fundamental UU Perbukuan, tambah dia, adanya dikotomi antara buku diktat sekolah dengan buku umum. Kondisi ini disebutnya membuat alokasi subsidi hanya fokus pada buku pelajaran, sedangkan buku umum kurang mendapatkan perhatian.
Willy juga menyoroti masalah ekosistem perbukuan, mulai dari rendahnya fee penulis, tingginya biaya distribusi, hingga beban pajak yang menjerat industri penerbitan.
Di Indonesia, kata dia, jarang penulis mendapatkan honor tinggi, berbeda dengan di luar negeri.
“Penulis [di Indonesia] paling top Pramoedya [Ananta Toer], itu paling dapat [fee] cuma 15 persen, tapi yang lain-lain ya 7 persen rata-rata. Bisa bandingin dengan penulis di Barat, pengarang Harry Potter JK Rowling itu kaya naudzubillah. Di kita, habis itu hanya untuk distribusi, 50-60 persen habis untuk distribusi,” ujar Politisi Fraksi Partai NasDem tersebut.
Revisi UU Perbukuan sendiri telah masuk Prolegnas prioritas 2026. Sebelum 2025 berakhir, Willy menargetkan RUU Sistem Perbukuan ditetapkan sebagai usul inisiatif DPR.
Dia menyebut perubahan UU Sistem Perbukuan akan diarahkan pada skema subsidi, afirmasi, kebijakan kertas, fee penulis, dan distribusi yang lebih efisien. Sebab, kata Willy, Indonesia punya sejarah panjang literasi yang patut dibanggakan.
“Kalau kita belajar dari sejarah kita, kita enggak jelek-jelek amat juga. Ini bangsa hebat. Sumatra Tengah di awal abad 20 itu sudah menjadi pengekspor buku. Kota Padang Panjang yang kecil itu aja ada 8 penerbit. Buya Hamka kawin itu dari honor menulis,” tutur Willy.
Ia optimistis rencana revisi itu akan berjalan mulus dengan dukungan Presiden Prabowo Subianto. “Kalau saya yakin, karena Pak Prabowo itu orang yang komit terhadap literasi. Kenapa, ini amanat konstitusi mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ini instrumennya. Kalau enggak, masa kita mengalami declining IQ secara serius, apalagi sekarang hoaks luar biasa.”[]
Komentar
Tanggapilah dengan bijak dan bertanggung jawab. Setiap tanggapan komentar di luar tanggung jawab redaksi. Privacy Policy