Jantho – Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem mengambil sumpah jabatan dan melantik Muharram Idris (Syech Muharram) dan Syukri A Jalil sebagai Bupati dan Wakil Bupati Aceh Besar Periode 2025-2030.
Pelantikan berlangsung dalam Rapat Paripurna DPRK Aceh Besar di Gedung Jantho Sport City, Kota Jantho, Aceh Besar, Kamis, 13 Februari 2025.
Paripurna pelantikan Bupati dan Wabup terpilih dari jalur independen, itu dipimpin Ketua DPRK Aceh Besar Abdul Muchti. Hadir seluruh anggota DPRK, unsur Forkopimda, Kepala OPD, para camat se-Aceh Besar, unsur Forkopimda Aceh, sejumlah Kepala SKPA, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banda Aceh, Danlanud SIM, pengurus Forum Keuchik Aceh Besar, serta ribuan masyarakat.
Baca juga: [WAWANCARA] Syech Muharram: Lon Rencana Kon Bupati Bak Kanto
Di pelantikan tersebut turut disertai penandatanganan berita acara pemberhentian secara terhormat Penjabat Bupati Aceh Besar Muhammad Iswanto, sekaligus prosesi serah terima jabatan kepada bupati dan wakil bupati yang baru.
Pendirian IPDN Aceh
Usai melantik Syech Muharram dan Syukri, Mualem membacakan amanat Presiden RI Prabowo Subianto tentang pentingnya bupati dan wakil bupati menjalankan amanah masyarakat dengan kerja nyata dan program pembangunan yang konkret.
“Kepercayaan masyarakat harus dijawab dengan kerja keras dan program yang berpihak kepada rakyat. Pasangan ini memang dari jalur independen, tetapi setelah terpilih, mereka harus membangun komunikasi dan berkolaborasi dengan partai politik di parlemen serta pemerintah provinsi demi kemajuan Aceh Besar,” tegasnya.
Baca juga: Mualem Lantik Illiza-Afdhal
Mualem juga menyinggung tantangan baru yang dihadapi Aceh, salah satunya pemotongan dana Otonomi Khusus (Otsus). “Ini tantangan yang harus disikapi dengan bijak. Kita perlu strategi untuk memastikan pembangunan tetap berjalan meski dana Otsus berkurang,” ujarnya.
Selain itu, Mualem menyoroti pentingnya pendirian Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN di Aceh. “IPDN telah diusulkan sejak gubernur pertama setelah perdamaian, namun hingga kini belum terealisasi karena perdebatan internal mengenai lokasinya. Insya Allah nanti, Jika bukan di Banda Aceh, maka di Aceh Besar,” ujarnya.
Ia pun berpesan kepada bupati dan wakil bupati agar selalu mendapatkan restu ulama dalam setiap kebijakan yang diambil. “Setiap pembangunan harus didukung oleh para ulama agar mendapatkan keberkahan.”[]
Komentar
Tanggapilah dengan bijak dan bertanggung jawab. Setiap tanggapan komentar di luar tanggung jawab redaksi. Privacy Policy