Menanggapi Kritik Atas Kebijakan Partai Aceh Usung Calon Kepala Daerah Nonkader di Pilkada

Halim Abe, Jubir KPA Kuta Pase. Foto: Dokumen pribadi/Line1.News
Halim Abe, Jubir KPA Kuta Pase. Foto: Dokumen pribadi/Line1.News

Oleh Halim Abe, Juru Bicara Komite Peralihan Aceh Kuta Pase

Partai Aceh adalah organisasi politik terlahir dari rahim perjuangan yang dibidani langsung oleh pimpinan-pimpinan Gerakan Aceh Merdeka pascadamai.

Sebagai wadah penyaluran aspirasi politik ideologi eks kombatan setelah berakhirnya perjuangan bersenjata, pola pergerakan Partai Aceh pasti berbeda dengan organisasi politik lain, termasuk dalam hal mendefinisikan makna kader.

Isme persaudaraan, kesetaraan dan perasaan senasib yang melekat dalam perjuangan bersenjata, otomatis terintegrasi secara utuh dalam konsep politik Partai Aceh.

Hakikatnya, dalam perjuangan bersenjata tidak dibedakan antara pemanggul senjata dengan simpatisan. Semuanya menjadi bagian dari jemaah perjuangan.

Begitu pula dalam Partai Aceh, tidak ada pemilahan pemaknaan kader antara yang berada dalam struktur organisasi Partai Aceh, dengan mereka yang berada di luar struktur partai.

Siapapun yang mempunyai pemahaman dan tujuan yang sama dalam menyikapi nilai-nilai perjuangan dan perdamaian, maka mereka adalah satu kesatuan dari misi politik Partai Aceh. Artinya, deskripsi kader dalam organisasi politik Partai Aceh tidak hanya terikat pada makna harfiah semata.

Partai Aceh menerapkan pola subordinasi pada kelompok kader. Ada kader yang bertugas mengawal tujuan dasar dan nilai-nilai perjuangan. Ada juga kader yang diprioritaskan untuk berperan dalam kontestasi politik setiap Pemilu.

Ini semacam dikotomi sosial yang kemudian menjadi mata rantai kekuatan Partai Acah dalam merawat sejarah perjuangan bersenjata tetap hidup dalam proses perjuangan politik pascadamai.

Pemahaman bahwa Partai Aceh kekurangan kader karena mengusung calon di luar struktur organisasi sangatlah absurd. Sebab, kebijakan politik Partai Aceh selalu membuka peluang partisipasi bagi sosok di luar struktur untuk menjalankan visi dan misi organisasi.

Hal ini terbukti jauh sebelum saat ini, di masa-masa awal perdamaian, euforia masyarakat yang mengusung isu perubahan sesungguhnya menjadi karpet merah bagi kawan-kawan eks kombatan untuk menguasai jabatan-jabatan strategis.

Namun faktanya, pendelegasian kursi-kursi parlemen dan kepala daerah di seluruh Aceh, hampir separuh diisi oleh sosok-sosok yang sama sekali tidak terkait dengan eks kombatan. Bahkan, persentase keterlibatan kaum perempuan dalam politik Partai Aceh tidak pernah sepi dari waktu ke waktu.

Secara fakta, Partai Aceh adalah organisasi politik yang sangat terbuka, berbeda dengan paradigma yang berkembang selama ini. Sampai sejauh ini, di era perdamaian dan keterbukaan informasi sekarang, kader-kader Partai Aceh terus membekali diri menyikapi perubahan global, tidak ada yang kurang dari segi pendidikan dan pengalaman.

Bahkan, banyak generasi muda berkualitas di bawah naungan Partai Aceh tidak ingin melibatkan diri dalam politik kekuasaan. Karena sejatinya kader Partai Aceh adalah kamuflase dari kader perjuangan. Ada tugas lain yang harus mereka emban untuk dipertanggungjawabkan pada para pendahulu. Bukan hanya sekadar mengisi parlemen dan menjadi kepala daerah.

Tidak berada bukan berarti tak ada. Semoga argumen ini menjadi alasan logis untuk menyamakan persepsi.[]

Komentar

Tanggapilah dengan bijak dan bertanggung jawab. Setiap tanggapan komentar di luar tanggung jawab redaksi. Privacy Policy