Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa: Aceh Minta Merdeka karena Masalah Ekonomi, Kita Betul-Betul

Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa
Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa. Foto: Tangkapan Layar

Jakarta – Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa mengklaim Aceh menuntut kemerdekaan atau pisah dari RI karena masalah ekonomi semata.

Pernyataan itu disampaikan Meki saat peluncuran Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) Tahun 2025-2029 di Gedung Bappenas, Jakarta, Selasa, 16 Desember 2025.

Ia membandingkan Dana Otsus untuk Papua dikurangi sedangkan Aceh ditambah.

“Kalau Aceh itu minta merdeka karena ekonomi saja, Pak. Kita (Papua) minta merdeka betul-betul. Tapi karena kita sudah setia dengan NKRI ini [maka tidak merdeka lagi]. Jadi, jangan sama sekali dikurangi [Dana Otsus],” ujarnya dilihat dari tayangan Youtube Bappenas RI.

Baca juga: Muslim Ayub Minta Otsus Diperpanjang, Singgung Radio Rimba Raya dan Tugu Monas

Acara tersebut turut dihadiri Mendagri Tito Karnavian, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, dan Dirjen Kementerian Keuangan.

Sebelumnya, Meki menyampaikan Papua baru memiliki gubernur pertama sejak 1972.

“Jadi dari Aceh sampai Maluku itu sudah ada gubernur definitif selama 50 tahun. Setelah itu baru kita,” ujarnya.

Merujuk hal tersebut, kata Meki, pembangunan di Papua perlu dilakukan percepatan dari seluruh sisi.

Baca juga: Wamendagri Paparkan Realisasi Dana Otsus Aceh Sejak 2008, Ini Angkanya

“Hanya disayangkan hari ini Aceh itu dapat Otsus dari pemerintah pusat yang [nilanya] ditambah 10 triliun sedangkan Papua malah dikurangi,” ujarnya.

Karena itu, Meki yang juga Ketua Asosiasi Gubernur se-Tanah Papua berharap Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi APBN dan ABPB direviu.

“Apapun yang kita bicarakan hari ini, Pak Menteri, tidak akan jalan. Dana Otsus sudah dipangkas. Kita ini hidup dengan perang, Pak. Jadi kita berhap dana otonomi dikembalikan bahkan harus ditambah supaya kita percepat [pembangunan Papua].”[]

Komentar

Tanggapilah dengan bijak dan bertanggung jawab. Setiap tanggapan komentar di luar tanggung jawab redaksi. Privacy Policy