Banda Aceh – Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) Alfian menyebutkan pengelolaan anggaran Pemko Banda Aceh termasuk dalam kategori boros. Hal ini, kata dia, terlihat sejak munculnya alokasi anggaran untuk pengadaan mobil dinas wali kota sebesar Rp3 miliar dalam APBK tahun 2025.
“Jadi tidak ada efesiensi anggaran di sana, padahal kondisi fiskal Pemko dalam keadaan kacau,” ujar Alfian dalam keterangan tertulisnya di Banda Aceh, Selasa, 9 September 2025.
Menurut dia, Pemko Banda Aceh memberlakukan efesiensi anggaran hanya pada sektor yang terkait kebutuhan publik semata. Namun, untuk fasilitas eksekutif dan legislatif normal seperti anggaran tahun sebelumnya tanpa ada efisiensi.
Alfian juga menyinggung anggaran untuk jasa pengelolaan konten medsos sebesar Rp679 juta. Diketahui, Pemko Banda Aceh melalui Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) mengucurkan anggaran sebesar Rp679.900.000 untuk jasa pembuatan konten di media sosial Instagram dan TikTok.
Baca juga: Pagu Pengadaan Mobil Dinas Wali Kota Banda Aceh Lebih 3 Kali Lipat Kendaraan Walkot Lhokseumawe?
Juru Bicara Pemko Banda Aceh Tomi Mukhtar berdalih pemerintah kota membutuhkan dukungan untuk berbagai kegiatan promosi daerah, sosialisasi kebijakan, hingga publikasi program-program pelayanan masyarakat.
Selama ini, kata dia, biaya publikasi tersebar di 44 OPD, khusus publikasi melalui media sosial berfokus di Diskominfotik. Tomi menyebutkan anggaran yang digunakan per OPD per tahun relatif kecil, antara Rp10–15 juta. Anggaran Rp679 juta terlihat besar, tambah dia, karena berpusat di satu OPD yakni Diskominfotik.
Alfian juga menilai angka tersebut selain besar juga memperlihatkan kecenderungan Pemko membangun “industri buzzer” di Banda Aceh.
“Kalau Pemko membangun industri buzzer maka kondisi ke depan tidak baik-baik saja. Warga disuguhkan berita (informasi) dari buzzer tapi ekonomi warga dalam keadaan sulit. Berita [dari] buzzer tidak bisa disimpulkan kebenarannya tapi lebih sebatas pencitraan,” ujarnya.
Baca juga: Pemko Banda Aceh Kucurkan Anggaran Konten Medsos, Jubir: Bukan untuk Buzzer
Seharusnya, kata Alfian, Pemko Banda Aceh fokus menyelesaikan permasalahan ekonomi agar bisa bangkit di tengah situasi runyam saat ini.
“Seharusnya kepekaan atas ekonomi warga kota yang sulit di tahun 2025 menjadi pertimbangan untuk tidak hidup mewah dengan fasilitas hasil pajak rakyat. Saat ini Pemko lagi menekan warga untuk bayar pajak sampai ke level gampong, dan itu kebijakan yang sangat menjajah, sementara mareka hidup mewah dengan fasilitas dan begitu juga untuk pencitraannya,” ujar Alfian.
Di sisi lain, tambah Alfian, seharusnya 30 Anggota DPRK kota Banda Aceh ikut peka dalam pengesahan anggaran dan kondisi ekonomi warga saat ini.
“Ternyata mereka juga sama sebagai penikmat dari hasil pajak rakyat, nihil kontribusi dan menikmati fasilitas. Kondisi ini tidak patut dibiarkan begitu saja. Warga kota harus kritis sehingga kita tidak dijadikan sebagai sapi perah oleh mereka melalui pajak.”[]
Komentar
Tanggapilah dengan bijak dan bertanggung jawab. Setiap tanggapan komentar di luar tanggung jawab redaksi. Privacy Policy