Polemik JKA: Masady Manggeng Ingatkan Mualem Jangan Mau 'Disetir' Birokrasi

Jakarta, Line1.News – Polemik pembatasan akses Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) oleh Pemerintah Aceh dengan alasan keterbatasan fiskal memicu reaksi keras sejumlah pihak. Politisi PDI Perjuangan asal Aceh, Masady Manggeng, mengecam keras kebijakan tersebut yang dianggapnya salah sasaran.

Menurut Masady, kebijakan ini justru menyasar hak dasar masyarakat, padahal akar persoalan utama terletak pada buruknya pengelolaan anggaran daerah yang terlalu memanjakan birokrasi.

“Pertanyaannya sederhana: mengapa JKA yang harus mengalah? Kenapa bukan belanja birokrasi yang dievaluasi secara serius?” ujar Masady, dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, 7 April 2026.

Birokrasi ‘Gemuk’, Rakyat ‘Diet’ Kesehatan

Masady membeberkan fakta miris di balik komposisi APBA 2026. Dari total anggaran Rp10,8 triliun, belanja operasional mencapai angka fantastis yakni Rp8,35 triliun atau sekitar 77 persen. Ironisnya, belanja pegawai saja menembus Rp4 triliun.

Bagi Masady, angka-angka ini menunjukkan porsi terbesar anggaran masih terserap habis untuk menghidupi birokrasi, bukan untuk pelayanan rakyat.

“Efisiensi itu harus dimulai dari atas. Lakukan klasifikasi kinerja pejabat, ukur produktivitasnya, dan sesuaikan belanjanya. Di situlah ruh efisiensi yang sebenarnya. Sangat tidak tepat jika pelayanan dasar seperti JKA justru yang dibatasi,” tegasnya.

Pesan Menohok untuk Mualem

Secara khusus, Masady mengirimkan pesan kepada Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem). Ia memperingatkan agar sang gubernur tidak terjebak dalam pola pikir birokrasi yang sempit dan teknokratis.

“Mualem jangan mau disetir oleh birokrasi yang menjebak. Keputusan besar seperti ini harus berpihak kepada rakyat, bukan sekadar mengikuti rumus administratif,” cetus Masady.

Ia mengingatkan bahwa kepemimpinan Mualem adalah harapan besar bagi masyarakat Aceh untuk menghadirkan kebijakan yang berani dan pro-rakyat.

Gugat Marwah Kekhususan Aceh

Terkait alasan keselarasan dengan sistem BPJS nasional yang kerap jadi tameng pemerintah, Masady memberikan kritik pedas. Ia menilai penyeragaman tersebut justru mencederai status kekhususan Aceh.

“Kalau semua harus diseragamkan dengan BPJS, lalu apa gunanya Aceh menjadi daerah khusus? Kekhususan itu bukan untuk dipersempit, tapi untuk memberi perlindungan lebih luas kepada rakyat,” jelasnya.

Masady menegaskan rakyat Aceh tidak butuh birokrasi yang gemuk atau kegiatan seremonial. Rakyat butuh kepastian berobat, pendidikan layak, dan lapangan kerja.

“Masyarakat Aceh tidak boleh diam. Hak atas pelayanan kesehatan adalah bagian dari kekhususan yang harus diperjuangkan bersama. JKA harusnya semakin baik, bukan justru makin sempit. Di situlah marwah kekhususan Aceh diuji,” pungkas Masady.[]