Kuala Lumpur – Pemerintah Melaka, Malaysia, berencana membangun jembatan yang melintasi Selat Malaka untuk menghubungkan Negeri Bagian tersebut dengan Dumai, Riau. Alokasi anggaran yang disiapkan mencapai RM 500 ribu atau sekira Rp2,04 miliar, khusus untuk perusahaan konsultan yang melakukan kajian dari aspek teknis, ekonomi, dan logistik.
Menurut Free Malaysia Today, Ketua Komite Industri Melaka Ab Rauf Yusoh mengatakan telah diterima proposal untuk jalur penghubung sepanjang 120 kilometer antara kedua negara, melalui Telok Gong di Masjid Tanah, Melaka, dan Dumai di Sumatra.
Dalam sebuah laporan Bernama, ia mengatakan rencana pembangunan tersebut, yang akan melibatkan pembangunan terowongan atau jembatan, akan memakan waktu 20 tahun.
“Pada dasarnya kedua negara sepakat untuk melakukan studi terperinci mengenai masalah ini,” ujarnya.
Sementara itu, Laman Pemkab Bengkalis menyebutkan Pemerintah Kabupaten Bengkalis dan Pemerintah Kota Dumai, serta Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM) telah melakukan grup diskusi terfokus terkait rencana pembangunan jembatan tersebut pada Rabu, 22 Oktober 2025, di Dumai.
Dalam pertemuan tersebut, dibahas berbagai aspek penting dalam studi kelayakan, meliputi kajian finansial, ekonomi, lingkungan, tata kelola, dan sosial. Melalui pembahasan ini, disebutkan bahwa proyek pembangunan Jembatan Dumai–Melaka memiliki potensi besar untuk memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Malaysia, khususnya di bidang ekonomi, transportasi, dan teknologi.
Meski demikian, rencana proyek jembatan menuai kritik di Malaysia. Salah satunya dari anggota Parlemen Kota Melaka, Khoo Poay Tiong. Dia mendesak Dewan Eksekutif pemerintah negara bagian berhenti membuat pengumuman yang “tidak bertanggung jawab dan tidak berdasarkan informasi” tentang rute yang konon menghubungkan Malaysia dan Indonesia tersebut.
Khoo mengatakan jika pemerintah negara bagian serius dalam melaksanakan proyek semacam itu, mereka bertanggung jawab untuk memberikan rincian lengkap dan berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan.
Menurutnya, Rauf juga telah mengumumkan pembangunan terowongan kereta api bawah laut sepanjang 47 kilometer yang menghubungkan Melaka dan Dumai pada bulan Maret.
Khoo mengatakan pemerintah negara bagian harus terlebih dahulu mengungkapkan apakah studi kelayakan dan analisis biaya-manfaat telah dilakukan untuk proyek tersebut.
“Rauf dan pemerintah negara bagian harus berhenti membuat pengumuman secara membabi buta tanpa informasi yang lengkap dan konsisten,” katanya dalam sebuah pernyataan.
Ketua oposisi Melaka, Yadzil Yaakub, juga mempertanyakan tujuan dan kelayakan usulan pembangunan jembatan tersebut.
“Kenyataannya, belanja pemerintah Melaka sangat bergantung pada bantuan Putrajaya. Jika untuk memperbaiki jalan negara bagian saja kita memerlukan bantuan federal, bagaimana mungkin kita mendanai pembangunan jembatan yang melintasi Selat Malaka?” kata Yadzil.
Yadzil juga menilai wilayah Indonesia yang akan dihubungkan oleh jembatan tersebut bukanlah pusat ekonomi utama. Dengan begitu, kemungkinan besar jembatan tersebut nantinya hanya akan memberikan imbal hasil yang minim bagi Melaka.
“Dan jika konsesi itu gagal, pemerintah pada akhirnya akan dipaksa menyelamatkan proyek tersebut dengan dana publik. Dalam semua skenario, rakyatlah yang menjadi korban.”
Komentar
Tanggapilah dengan bijak dan bertanggung jawab. Setiap tanggapan komentar di luar tanggung jawab redaksi. Privacy Policy