Jurnalisme Indonesia di Era Digital: Dari Ancaman AI hingga Minimnya Dana

Konferensi CTRL+J APAC 2025
Konferensi CTRL+J APAC 2025 di Hotel Le Meridien, Jakarta, Selasa, 22 Juli 2025. Foto: Istimewa

Jakarta – Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Nezar Patria menegaskan optimismenya terhadap peluang penggunaan Kecerdasan Buatan atau Artificial Intelligence (AI) dalam jurnalisme.

“AI dapat menyederhanakan berbagai pekerjaan jurnalis dalam penyampaian informasi, mulai dari analisis data hingga pembuatan konten, yang mengarah pada operasi yang lebih cepat,” ujar Nezar saat membuka konferensi regional CTRL+J APAC 2025, Hotel Le Meridien, Jakarta, Selasa, 22 Juli 2025.

Namun, dia mengingatkan perkembangan AI harus diimbangi dengan mekanisme akuntabilitas karena kecerdasan buatan berpotensi menciptakan kabar bohong dalam jurnalisme.

“AI dapat mempercepat pembuatan dan penyebaran informasi yang salah atau menyesatkan,” ujarnya.

Untuk itu, Nezar mengingatkan organisasi media harus mulai beradaptasi dalam model bisnis yang digeser AI, dan memahami pergeseran pola konsumsi pembaca.

Fokus lainnya yang perlu diperhatikan adalah kompensasi adil untuk pekerjaan jurnalistik. Sebab, kata Nezar, dalam lanskap yang semakin dipengaruhi AI, memastikan jurnalis mendapatkan upah layak untuk pekerjaan mereka menjadi masalah yang kritis.

CTRL+J APAC 2025 digelari Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan International Fund for Public Interest Media (IFPIM).

Seminar selama tiga hari, 22–24 Juli 2025, itu mengumpulkan jurnalis, pegiat media, akademisi, dan tech platform, untuk memperkuat kerja sama lintas negara di Asia Pasifik dalam merumuskan standar jurnalisme yang berkualitas di era AI.

Pada diskusi panel pembuka, Head of GIBS Media Leadership Think Tank, Afrika Selatan, Michael Markovitz membahas tantangan pendanaan bagi media independen.

Menurut dia, jurnalisme merupakan barang publik yang penting, namun belum didukung infrastruktur pendanaan yang memadai.

Markovitz mendorong pemangku kepentingan dari media dan perusahaan teknologi duduk bersama menemukan ekosistem ekonomi terbaik yang akan membantu industri media bertahan di tengah disrupsi digital.

“Jurnalisme adalah public goods yang penting dan mempengaruhi kehidupan banyak orang, layaknya makanan atau minuman. Namun barang publik ini tidak didukung oleh infrastruktur pendanaan dan ekosistem yang baik.”

Sementara dalam konteks regulasi, Executive Director Associação de Jornalismo Digital (AJOR) Brasil, Maia Fortes, menekankan pentingnya jurnalisme dengan pendekatan inklusif.

“AI harus diatur agar dampaknya memperkuat ekosistem jurnalisme digital, ini sangat penting untuk menjaga demokrasi kita yang sudah rapuh.”

Ketua Umum AMSI Wahyu Dhyatmika menyerukan pentingnya negara-negara global south berkolaborasi memperkuat posisi tawar media lokal. Bagi Wahyu, perusahaan media lokal saat ini tidak memiliki daya tawar setara ketika harus berhadapan dengan perusahaan-perusahaan teknologi besar seperti Google, Meta, dan lainnya.

Wamenkomdigi Nezar Patria
Wamenkomdigi Nezar Patria sebagai keynote speakr CTRL+J APAC 2025. Foto: Istimewa

“Karena itu, para pembuat kebijakan harus membuat regulasi yang kuat untuk melindungi kepentingan perusahaan media lokal dalam menghadapi perusahaan-perusahaan teknologi tersebut.”

Media-media lokal, kata dia, selayaknya mendapat dukungan pendanaan berkelanjutan dari multi stakeholder yang berkomitmen terhadap independensi media dan jurnalisme bermutu di tengah kepungan teknologi AI.

Di konferensi itu, Pemantau Regulasi dan Regulator Media (PR2MEDIA) juga memaparkan Studi Kelayakan Dana Jurnalisme Indonesia dan menyerahkan studi tersebut ke Dewan Pers untuk dilanjutkan.

Masduki dari PR2MEDIA mengingatkan posisi kritis media-media lokal di Indonesia terkait minimnya pendanaan dalam ranah jurnalisme.

“Kita perlu segera membentuk dana abadi untuk jurnalisme publik, yang diperkuat dengan peraturan terkait, namun pembuatan kebijakan di Indonesia bisa memakan waktu yang sangat lama.”

Pendanaan yang bersumber dari anggaran negara untuk dialokasikan pada media publik, tidak serta-merta tanpa risiko. Masduki menekankan perlunya menemukan cara strategis untuk media agar tetap independen dari intervensi negara. Anggota Dewan Pers Dahlan Dahi yang menerima penyerahan studi itu berjanji menindaklanjuti hasilnya.[]

Komentar

Tanggapilah dengan bijak dan bertanggung jawab. Setiap tanggapan komentar di luar tanggung jawab redaksi. Privacy Policy