Indonesia belum Bayar Iuran Badan Perdamaian Bentukan Trump

Seskab Teddy
Seskab Teddy saat pertemuan Presiden Prabowo dengan sejumlah mantan Menteri dan Wakil Menteri Luar Negeri RI, akademisi di bidang hubungan internasional, serta pimpinan Komisi I DPR RI di Istana Merdeka, pada Rabu, 4 Februari 2026. Foto: BPMI Setpres

Jakarta – Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan Indonesia masih belum membayar iuran Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Iuran keanggotaan yang dipatok Trump senilai USD 1 miliar atau Rp16,76 triliun, hampir Rp17 triliun. Nantinya, iuran ini disebut akan dipakai untuk rekonstruksi Gaza. Menurut Teddy, iuran BoP tidak bersifat wajib.

“Para negara anggota boleh membayar atau tidak. Jika membayar maka akan menjadi anggota tetap. Namun bila tidak membayar, maka keanggotaan akan berlangsung selama tiga tahun. Saat ini, Indonesia belum membayar,” ujar Teddy dikutip dari Laman Presiden RI, Kamis, 5 Februari 2026.

Baca juga: Indonesia Pakai Anggaran Kemenhan untuk Bayar Iuran Dewan Perdamaian Rp17 Triliun

Keanggotaan dalam forum tersebut, tambah dia, bersifat tidak tetap. Indonesia memiliki kewenangan penuh untuk menarik diri sewaktu-waktu.

“Saat ini Indonesia resmi bergabung bersama tujuh negara besar dengan mayoritas penduduk beragama Islam lainnya, yakni Arab Saudi, Turki, Mesir, Yordania, Qatar, UAE, dan Pakistan,” ujar Teddy.

Partisipasi Indonesia dalam BoP, kata dia, untuk terlibat langsung dalam upaya mengurangi peperangan di Palestina.

“Bukan hanya sebatas ikut konferensi, rapat, diskusi, atau pertemuan resmi.”

Baca juga: Tak Berpihak Palestina, MUI Minta Indonesia Mundur dari Dewan Perdamaian Gaza

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan Indonesia akan memakai pagu anggaran Kementerian Pertahanan untuk membayar iuran BoP tersebut. Bila tidak cukup, akan ada realokasi dari pos anggaran lain.

“Ya nanti pasti selalu lewat Kemenhan. Nanti kita lihat. Kalau enggak cukup ya kita realokasi, kan? Yang penting adalah kita akan menjaga anggarannya tetap terjaga,” ujar Purbaya, Selasa, 3 Februari 2026, dilansir CNBC Indonesia.

Direktur Desk Indonesia–MENA Centre for Economic and Law Studies (CELIOS), Muhammad Zulfikar Rakhmat, dalam tulisannya di Middle East Monitor, menilai rencana pembayaran iuran BoP itu seperti meminta rakyat Indonesia menanggung dampak kehancuran Gaza yang sebagian besar disebabkan operasi militer Israel dengan dukungan Amerika Serikat.[]

Komentar

Tanggapilah dengan bijak dan bertanggung jawab. Setiap tanggapan komentar di luar tanggung jawab redaksi. Privacy Policy