Banda Aceh – Di tengah musibah bencana yang melanda tiga provinsi di Sumatra, yakni Aceh, Sumut, dan Sumbar pada akhir November 2025, hingga kini media sosial khususnya platform Tiktok dipenuhi postingan dan komentar mengandung ujaran kebencian yang menyudutkan Aceh.
Bahkan, beberapa postingan di medsos menghujat dan menghina masyarakat Aceh yang saat ini sedang tertimpa musibah banjir dan longsor.
“Kami sangat menyayangkan ini bisa terjadi. Seharusnya kita semua seluruh masyarakat Indonesia berempati dan saling bahu-membahu membantu para korban yang sedang dilanda musibah. Bukan menambah derita para korban dengan melontarkan kata-kata yang tidak pantas. Di mana hati nurani kita,” kata Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Teungku Muharuddin, dalam keterangannya, Minggu, 21 Desember 2025.
Teungku Muhar menilai beberapa postingan dan komentar beredar di medsos bernada provokatif, yang berpotensi memengaruhi psikologis masyarakat Aceh. Terutama para korban bencana yang hari ini jutaan orang masih berada di pengungsian.
“Ada yang berkomentar ‘O… banjirnya di Aceh, ya? Kirain di Indonesia’. Ada juga yang berkomentar ‘Ngapain minta bantu Presiden Indonesia? Kan negara Aceh ada presiden sendiri’. Ini belum lagi postingan dan komentar-komentar lain yang sangat parah seperti menuding masyarakat Aceh pencuri karena ada isu hilangnya bantuan 80 ton, serta tudingan korban bencana di Aceh tidak tahu berterima kasih atas bantuan yang diberikan pemerintah pusat dan hanya membangga-banggakan bantuan internasional. Ini semuanya hoaks yang menyudutkan Aceh,” tegas Teungku Muhar.
“Belum lagi komentar-komentar dengan nada sinis yang meminta Aceh untuk segera pisah dengan Indonesia karena dinilai telah memalukan Indonesia karena mengemis bantuan negara luar,” tambah politisi Partai Aceh itu.
Persoalan ini, menurut Teungku Muhar, tidak bisa dianggap sepele dan terus-terusan dibiarkan. Kondisi ini, kata dia, akan “mematik api” dan bisa memicu kemarahan masyarakat Aceh meledak, yang berpotensi terjadi hal-hal tidak diinginkan.
“Bisa saja karena perang di medsos ini dibiarkan, akan menimbulkan gejolak sosial lainnya. Apalagi saat ini masyarakat Aceh menilai pemerintah pusat setengah hati menangani korban bencana Aceh. Ini terlihat sampai sekarang sudah tiga minggu lebih bencana terjadi, masih ada daerah terisolir dan banyak korban yang minim bantuan,” ungkap mantan Ketua DPR Aceh ini.
Teungku Muhar mendesak Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengambil langkah tegas dengan memblokir akun-akun medsos yang menebar postingan dan komentar mengandung ujaran kebencian, khususnya terkait SARA (Suku, Ras, dan Agama).
Dia juga meminta Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian (Diskominsa) Aceh menyurati Kementerian Komdigi terkait permasalah tersebut.
“Perlu diketahui bahwa jasa-jasa Aceh terdahulu kepada masyarakat Indonesia sangat besar, di mana Aceh yang merupakan sebuah negara berdaulat dengan ikhlas membantu Indonesia merdeka, serta menyumbangkan emas dan pesawat”.
“Begitu juga peran Radio Rimba Raya [radio di Aceh tempo dulu] yang menyuarakan Indonesia masih ada, serta sumbangan minyak dan gas Aceh untuk pembangunan Indonesia, serta masih banyak lainnya. Apa belum cukup perjuangan dan pengorbanan masyarakat Aceh,” pungkas Teungku Muhar.[]
Komentar
Tanggapilah dengan bijak dan bertanggung jawab. Setiap tanggapan komentar di luar tanggung jawab redaksi. Privacy Policy