Dua Pejabat Dinas PUPR Sumut Ditahan, Diduga Korupsi Proyek Konstruksi Jalan

Dua Pejabat Dinas PUPR Sumut, Andi Hakim Matondang dan Marwan, saat dibawa ke rumah tahanan oleh petugas Kejati Sumut. Foto: Dok Kejati Sumut
Dua Pejabat Dinas PUPR Sumut, Andi Hakim Matondang dan Marwan, saat dibawa ke rumah tahanan oleh petugas Kejati Sumut. Foto: Dok Kejati Sumut

Medan – Dua pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumut, Andi Hakim Matondang dan Marwan ditahan oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatra Utara (Sumut) pada Kamis, 4 Juli 2024.

Andi dan Marwan diduga terlibat korupsi proyek konstruksi ruas Jalan Muara Soma-Simpang Gambir, Kabupaten Mandailing Natal, tahun 2020. Kerugian negara diduga mencapai Rp3,7 miliar.

Koordinator Bidang Intelijen Kejati Sumut, Yos A Tarigan mengatakan, Andi merupakan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), sedangkan Marwan Pejabat Pelaksana Teknis (PPTK).

“[Proyek yang dikerjakan] bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Utara sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Nomor1.03.01.01.34.014.5.2 tanggal 15 Mei 2020, dengan pagu anggaran sebesar Rp18 miliar,” ujar Yos dalam keterangan tertulisnya, dikutip Sabtu, 6 Juli 2024.

Selain kedua pejabat itu, kejaksaan menetapkan status tersangka kepada Suhaini Aritonang, selaku konsultan supervisor dan rekanan mereka, Martua Pandapotan, Direktur Utama PT Erika Mila Bersama.

“Sebelumnya [sudah] dilakukan pemanggilan [terhadap] Martua, tapi tidak datang dan dilakukan pengecekan ke alamat yang bersangkutan beberapa kali namun tidak berada di alamat,” ungkap Yos.

Ia mengatakan dugaan korupsi keempat tersangka lantaran mereka tidak mengerjakan proyek tepat waktu. Namun Yos belum merinci kapan tenggat waktu proyek tersebut.

“PT Erika Mila Bersama selaku penyedia juga sudah sejak awal pelaksanaan kontrak terlambat melakukan mobilisasi personil, peralatan dan material yang mengakibatkan pihak penyedia tidak mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai time schedule (jadwal) yang ditetapkan,” ujar Yos.

“Atau dengan kata lain antara rencana dan realisasi di lapangan terdapat deviasi yang cukup signifikan,” tambahnya.

Akibat perbuatan keempat tersangka, berdasarkan Laporan Hasil Investigatif Badan Pemeriksa Keuangan, negara rugi Rp3.740.431.580,98.

Atas perbuatannya keempat tersangka dikenakan Pasal 2 Subsider Pasal 3 Subsidair Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Terhadap tersangka Andi Hakim dan tersangka Marwan dilakukan penahanan selama 20 hari terhitung mulai tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan 23 Juli 2024 di Rumah Tahanan Negara Klas I Tanjung Gusta Medan.”[]

Komentar

Tanggapilah dengan bijak dan bertanggung jawab. Setiap tanggapan komentar di luar tanggung jawab redaksi. Privacy Policy