Banda Aceh – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) akan mempertimbangkan pembentukan Panitia Kerja (Panja) menjadikan Dana Otonomi Khusus (Otsus) sebagai kebijakan permanen bagi kesejahteraan rakyat Aceh.
Hal itu disampaikan sejumlah Anggota Komisi II DPR RI saat kunjungan kerja ke Kota Banda Aceh, Jumat, 25 Juli 2025. Pemerintah Aceh menyambut positif langkah wakil rakyat itu untuk keberlanjutan pembangunan di Aceh.
Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah mengatakan Dana Otsus masih menjadi tulang punggung pembangunan di Aceh. Dia menyebut 77 persen belanja pemerintah Aceh bersumber dari dana transfer pusat, termasuk Dana Otsus.
“Dana Otsus telah banyak menggerakkan ekonomi Aceh, terutama sektor pelayanan dasar. Kami harap Komisi II bisa memperjuangkan perpanjangan, bahkan permanenisasi Dana Otsus Aceh,” kata Fadhlullah.
Kepala Bappeda Aceh, Husnan memaparkan pentingnya perpanjangan Dana Otsus bagi kesejahteraan masyarakat Tanah Rencong.
“Jika Dana Otsus habis maka akan terjadi perlambatan dalam berbagai aspek pembangunan termasuk peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ungkap Husnan.
Hal senada disampaikan Dkrektur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Zainoel Abidin. Menurutnya, peran penting Dana Otsus dalam mendukung Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di bidang kesehatan, yang selama ini menjadi penopang utama layanan rumah sakit rujukan provinsi.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Tim yang juga Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf, menegaskan Aceh tak boleh dianaktirikan. Pihaknya akan membuka opsi untuk membahas persoalan Dana Otsus Aceh lebih lanjut.
“Kalau Papua bisa mendapatkan perhatian dan dukungan penuh dari pusat, maka Aceh juga pantas mendapat hal yang sama. Kami membuka diri untuk pembahasan lebih lanjut, termasuk membentuk Panja dan mempertimbangkan opsi Otsus permanen,” ujarnya.
Anggota Komisi II lainnya, Deddy Yevri Hanteru Sitorus (PDIP), H. Mohammad Toha (PKB), Heri Gunawan (Gerindra), Ahmad Heryawan (PKS), dan Aria Bima (PDIP), senada menyuarakan dukungan terhadap Aceh.
Aria Bima mendorong evaluasi menyeluruh terhadap implementasi Otsus dan menyatakan kesiapan membentuk Panja khusus Aceh untuk pembahasan yang lebih strategis dan mendalam.
“Otsus bukan sekadar diperpanjang, tetapi dipermanenkan. Ini bentuk penghargaan atas sejarah dan pengorbanan Aceh, serta komitmen nasional terhadap integrasi dan keadilan,” ujar Aria Bima.
Wagub Fadhlullah menanggapi positif dukungan tersebut. Dia menyatakan Pemerintah Aceh siap menggelar Focus Group Discussion (FGD) lanjutan bersama Komisi II DPR RI dan kementerian terkait di Jakarta.
“Kami ingin memastikan suara Aceh bukan hanya didengar, tetapi juga diperjuangkan di tingkat nasional. Terima kasih atas komitmen tulus para anggota DPR RI,” ucapnya.
Persoalan Lainnya
Dalam pertemuan tersebut, sejumlah kepala daerah juga menyampaikan aspirasi, termasuk isu minimnya keterwakilan putra-putri Aceh di lembaga pendidikan kedinasan seperti Akpol dan IPDN.
Mereka juga menyoroti persoalan kawasan hutan di Gayo Lues, di mana lima desa masih terhambat status legalitas karena berada di wilayah kehutanan, meski telah ditempati selama puluhan tahun.
Selain itu, Fadhlullah turut menyoroti persoalan mahalnya harga tiket penerbangan dari dan ke Aceh. Ia meminta dukungan Komisi II agar pemerintah pusat memperhatikan isu ini.
“Di hari-hari besar, tiket ke Aceh dari Jakarta bisa mencapai Rp12 juta. Padahal masyarakat Aceh punya andil besar dalam sejarah penerbangan nasional. Di mana rakyat Aceh pernah menyumbangkan emas untuk membeli pesawat pertama Garuda Indonesia,” tandas dia.[]
Komentar
Tanggapilah dengan bijak dan bertanggung jawab. Setiap tanggapan komentar di luar tanggung jawab redaksi. Privacy Policy