Banda Aceh — Bupati Pidie Jaya Sibral Malasyi meminta penanganan maksimal terhadap Krueng Meureudu menyusul dampak banjir besar yang menyebabkan perubahan alur sungai hingga alirannya masuk ke permukiman warga.
Sibral mengungkapkan, sedimentasi lumpur dan tumpukan kayu gelondongan telah menyumbat aliran sungai, bahkan memicu terbentuknya alur sungai baru di kawasan permukiman.
“Kalau Krueng Meureudu tidak ditangani secara maksimal, permukiman penduduk dan Kota Meureudu bisa habis semua,” kata Sibral saat rapat koordinasi Satgas Pemulihan Pascabencana Sumatra yang digelar DPR RI di Banda Aceh, Selasa, 30 Desember 2025, dilihat dari tayangan TVR Parlemen.
Baca juga: Mualem Sapa Maruli: Horas Pak, Masih Banyak Jembatan belum Terhubung
Saat ini, kata dia, lebar Krueng Meureudu di bagian hulu mencapai 200 meter tetapi di hilir menyempit menjadi sekira 60 meter. Selain itu, abrasi dan penumpukan sedimen di muara yang terbawa banjir membuat aliran air sungai sulit keluar ke laut.
Menurut Sibral, persoalan tidak hanya terjadi di Krueng Meureudu. Sedikitnya tujuh sungai lain di Pidie Jaya juga mengalami kondisi serupa.
Di sisi lain, banjir turut merusak tujuh bendungan irigasi yang ada di daerah tersebut sehingga tak bisa digunakan lagi.
Di sektor pertanian dan perikanan, lahan sawah dan tambak terendam lumpur setinggi 1 hingga 4 meter. Total sekitar 2.010 hektare tambak ikan dan udang terdampak. “Sudah rata semua, penuh lumpur,” ujarnya.
Baca juga: DPR Bentuk Satgas Pemulihan Pascabencana Sumatra, Berkantor di Banda Aceh
Ketinggian banjir di Pidie Jaya dilaporkan mencapai lima hingga enam meter. Banjir tersebut menyisakan lumpur hampir setara plafon rumah. Sibral menilai pembersihan lumpur akan memerlukan biaya besar. Karena itu, pemerintah daerah menyarankan warga menaikkan fondasi rumah.
“Kalau dibersihkan, biayanya lebih besar. Jadi lebih baik [fondasi] rumahnya dinaikkan saja, kita berikan anggaran secukupnya,” usulnya.
Sibral juga meminta percepatan pembangunan hunian sementara karena kondisi pengungsi dinilainya sangat memprihatinkan, terutama keterbatasan fasilitas MCK, terlebih menjelang Ramadan. Pemkab Pidie Jaya telah menyiapkan lahan seluas 11 hektare untuk hunian tetap dan lima lokasi untuk hunian sementara.
Warga Pidie Jaya, kata Sibral, juga masih mengalami kesulitan air bersih karena tiga instalasi pengolahan air bersih (water treatment plant/WTP) yang ada terseret banjir.[]
Komentar
Tanggapilah dengan bijak dan bertanggung jawab. Setiap tanggapan komentar di luar tanggung jawab redaksi. Privacy Policy