Pusat Alokasikan Rp20 M per Provinsi Terdampak Banjir Sumatra, Daerah Rp4 M

Banda Aceh – Pemerintah pusat mengalokasikan Rp20 miliar untuk provinsi terdampak bencana yakni Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Sedangkan Rp4 miliar dialokasikan per 52 kabupaten kota di tiga provinsi tersebut.

Hal itu disebutkan Prabowo dalam rapat koordinasi di Aceh pada Minggu, 7 Desember 2025.

Alokasi dana itu awalnya diusulkan Mendagri Tito Karnavian karena anggaran Belanja Tidak Terduga 52 kabupaten kota tersebut telah habis.

Alokasi dana itu akan digunakan untuk membantu penanganan bencana Sumatra, termasuk kebutuhan bayi dan perempuan.

Tito mengatakan pemerintah pusat sudah mengirimkan bantuan pangan, BBM, dan beras kepada daerah. Namun, pemerintah daerah tetap kekurangan dana untuk keperluan mendesak masyarakat di pengungsian seperti popok bayi dan pembalut.

“Kami temukan waktu datang ke lapangan, misalnya, pampers untuk bayi, kemudian untuk perempuan, dan lain-lain. Dan biasanya mereka minta kepada pemerintah untuk masuk ke daerah,” ujar Tito dilihat dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden.

Tito mengatakan sejumlah provinsi di luar Sumatra sudah menyalurkan dukungan antardaerah sebesar Rp 34 miliar, termasuk bantuan Rp3 miliar ke Lhokseumawe. Namun bantuan itu belum cukup karena fiskal daerah sangat terbatas. Tito pun meminta Prabowo mempertimbangkan pemberian tambahan dana sebesar Rp2 miliar.

“Kalau mungkin Bapak berkenan, 52 kabupaten-kabupaten ini karena kondisi tipis betul, kalau mungkin bisa dibantu Rp2 miliar untuk pegangan mereka, untuk membantu masyarakat dalam hal-hal kecil ini, Pak,” ujarnya.

Prabowo lalu memutuskan memberikan Rp4 miliar untuk setiap 52 daerah itu. “Pak Mendagri, Anda minta Rp2 miliar per kabupatennya. Saya kasih Rp4 miliar,” ujarnya.

Prabowo juga meminta kebutuhan pemerintah provinsi dihitung secara terpisah. Prabowo berencana mengirimkan Rp20 miliar.

“Untuk provinsi, nanti provinsi dihitung. Provinsi yang paling besar mana? Yang paling berat [terdampak bencana] ya? Kirim 20 miliar. Nanti Sumatra Utara berapa, nanti gubernurnya suruh ketemu saya,” ujarnya.

Selain itu, Tito melaporkan banyak kantor camat dan kantor desa rusak berat. Kondisi tersebut berpotensi menghambat layanan publik dan menyebabkan banyak dokumen masyarakat ikut hilang, mulai dari KTP, ijazah, sertifikat, hingga dokumen kendaraan. Ia mengusulkan biaya pengurusan kembali dokumen-dokumen tersebut digratiskan.

“Untuk dokumen KTP di bawah Kementerian kami, sudah kami gratiskan, Pak. Tapi mungkin yang untuk ijazah dari Kemendikbud Dasmen, kemudian STNK–BPKB dari Kapolri, sertifikat ATR–BPN, supaya tidak memberatkan mereka, digratiskan,” kata Tito.

Prabowo pun menyetujui usulan itu. “Oke, nanti dihitung semua.”[]