Banda Aceh – Akademisi Universitas Malikussaleh (Unimal), Teuku Kemal Fasya menilai pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Rumah Layak Huni belum diperlukan saat ini.
“Mualem tidak perlu banyak membentuk kelembagaan dalam menjalankan perannya,” kata Kemal Fasya kepada Line1.News, Senin, 28 Juli 2025.
Menurut Kemal, pemerintah perlu memanfaatkan tim monitoring yang sudah ada selama ini. Dia menilai pembentukan Satgas untuk program rumah layak huni di Aceh akan berdampak pada penambahan anggaran.
“Tinggal dimanfaatkan tim monitoring di dalam Kementerian PUPR atau juga difungsikan kelembagaan Dinas Sosial tanpa perlu ada penambahan task force yang menambah angggaran,” ujar Kemal.
Kemal meminta pemerintah tak tergesa-gesa dalam membuat kebijakan. “Membentuk Satgas ini untuk pekerjaan yang bisa dilakukan kelembagaan formal adalah kemubaziran,” ungkapnya.
“Lalu isi Satgas siapa? Orang dekat rezim?” Kemal mempertanyakan.
Baca juga: Prihatin Pungli Rumah Layak Huni, Mualem akan Bentuk Satgas di Kabupaten Kota
Sebelumnya, Gubernur Aceh, Muzakir Manaf alias Mualem akan membentuk Satgas untuk mengawasi program rumah layak huni. Mualem menyebut pentingnya ketepatan sasaran dalam program bantuan rumah layak huni.
Selain itu, Mualem juga menyinggung adanya praktik pengutipan biaya dari penerima bantuan serta penerima yang tidak memenuhi kriteria.
“Kalau penerima rumah layak huni tidak tepat sasaran, harus dibatalkan dan dialihkan. Jangan sampai mengulang kesalahan yang sama,” kata Mualem di kediamannya di Kota Lhokseumawe, Sabtu, 26 Juli 2025.[]
Komentar
Tanggapilah dengan bijak dan bertanggung jawab. Setiap tanggapan komentar di luar tanggung jawab redaksi. Privacy Policy