Dana Hibah Pilkada Banda Aceh Sisa 2,2 M dari 23 M

Banda Aceh – Pemerintah Kota (Pemko) Banda Aceh menghibahkan anggaran sebanyak Rp23 miliar lebih untuk Pilkada 2024 kepada Komisi Independen Pemilihan (KIP) Banda Aceh. Dari jumlah tersebut, dana hibah yang bersisa Rp2,2 miliar lebih.

Kemarin, sisa dana hibah itu dikembalikan secara simbolis oleh Ketua KIP Banda Aceh Yusri Razali kepada Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal di pendopo, Senin, 21 April 2025.

Yusri menyebutkan, dari total anggaran hibah tersebut, telah digunakan Rp18,8 miliar pada 2024 dan Rp1,9 miliar pada 2025, sehingga total penggunaan mencapai Rp 20,8 miliar.

“Adapun sisa dana hibah sebesar Rp2,2 miliar telah ditransfer kembali ke kas daerah pada 2025,” ujarnya dikutip dari Laman Pemko Banda Aceh.

Yusri juga mengatakan KIP Banda Aceh telah menyelesaikan seluruh tahapan Pilkada, mulai dari perencanaan hingga pelantikan wali kota dan wakil wali kota terpilih.

“Penyerahan dokumen pengembalian sisa dana hibah ini sekaligus menjadi penutup rangkaian kinerja KIP Kota Banda Aceh dalam penyelenggaraan Pilkada tahun 2024,” ujarnya.

Yusri juga menyampaikan harapan terkait aset KIP Banda Aceh. Pada 2021 silam, kata dia, Pemko Banda Aceh telah memberikan bantuan pembangunan gedung KIP. Namun, gedung tersebut baru selesai pada tahap struktur dengan anggaran sekitar Rp900 juta.

Yusri pun berharap pembangunan gedung dapat dilanjutkan mengingat kondisi ruangan kantor KIP saat ini dinilai sempit dan kurang representatif untuk menunjang kegiatan yang semakin kompleks. Selain itu, ia juga menyampaikan kebutuhan mobiler kantor yang belum memadai.

Menanggapi hal tersebut, Illiza menyampaikan apresiasinya kepada KIP Banda Aceh atas kelancaran penyelenggaraan Pilkada. Terkait pembangunan gedung dan kebutuhan mobiler, ia menyatakan pihaknya akan menjadikan hal tersebut sebagai catatan.

“Saya sangat berterima kasih dan berharap KIP Kota Banda Aceh dapat terus meningkatkan kinerjanya pada masa mendatang.”

Turut hadir di acara tersebut, Wakil Wali Kota Afdhal Khalilullah, Plt Asisten Pemerintahan Kesra dan Keistimewaan M Ridha, Kepala BPKK Alriandi Adiwinata, dan para komisioner KIP.[]