FJL Aceh dan AJI Lhokseumawe Nobar dan Diskusi Film Dokumenter ‘Lemah Kuasa di Tanah Negara’

Lhokseumawe – Forum Jurnalis Lingkungan (FJL) Aceh dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Lhokseumawe menggelar nonton bareng atau nobar dan diskusi film dokumenter Lemah Kuasa di Tanah Negara, di Kantor AJI Lhokseumawe pada Sabtu malam, 14 Desember 2024.

Film dokumenter itu dibuat oleh anggota FJL Aceh dan telah diluncurkan di Banda Aceh pada 5 Oktober 2024. Film berdurasi 22 menit itu menyoroti kerusakan hutan adat dan hutan lindung, khususnya di Tenggulun, Aceh Tamiang, yang masuk kawasan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL). Perambahan hutan oleh orang yang tidak bertanggung jawab menyebabkan bencana alam seperti banjir.

Ketua FJL Aceh Munandar mengatakan alasan pemutaran film itu agar masyarakat dapat melihat langsung kondisi hutan di TNGL yang sangat memprihatinkan. Harapannya, masyarakat bersama-sama menjaga hutan lantaran satu pohon kayu yang ada di hutan sangat bermanfaat untuk manusia.

“Apalagi kita hidup berdampingan dengan alam, jadi ketika hutan tidak ada, banyak dampak yang terjadi salah satunya banjir. Dan kita harus menyelamatkan lingkungan kita, dari film ini juga dapat memberikan efek untuk kita di Lhokseumawe dan Aceh Utara yang sering terjadinya banjir,” ujarnya dikutip Minggu, 15 Desember 2024.

FJL Aceh sendiri, tambah Munandar, sejak sepekan terakhir memutar film Lemah Kuasa di Tanah Negara di Bener Meriah dan Aceh Timur. “Dan malam ini di Lhokseumawe.”

Ketua AJI Lhokseumawe Zikri Maulana mengatakan film itu sangat berdampak bagi masyarakat dan pemangku kepentingan. Saat diskusi itu, kata dia, juga banyak pertanyaan muncul dari para peserta baik mahasiswa maupun jurnalis.

Pada 2022 lalu, kata Zikri, Aceh Tamiang pernah dilanda banjir parah selama dua pekan hingga melumpuhkan jalan lintas nasional beberapa hari. Hal itu terjadi akibat dari perambahan hutan di kawasan Leuser.

Sementara di Aceh Utara, kata dia, belum ada solusi nyata untuk mengatasi banjir yang kerap terjadi. “Masyarakat yang terus mengeluh ketika banjir bukan hanya perlu mie instan, tetapi langkah konkret agar banjir tidak terjadi lagi.”

Anggota DPRK Lhokseumawe Farhan Zuhri sebagai pendukung nobar film dokumenter itu menilai Lemah Kuasa di Tanah Negara sangat patut diapresiasi. “Film ini dampaknya besar, dan pemerintah bisa melakukan upaya konservasi lebih besar terhadap TNGL,” sebut Farhan.

Dia juga menyinggung wilayah Kota Lhokseumawe yang secara teritorial hanya empat kecamatan dan tidak ada hutan, tapi lingkungan harus tetap dijaga

“Agar tidak memberikan dampak seperti banjir dan lainnya, semoga dengan film ini juga bisa meningkatkan kesadaran kita dalam menjaga lingkungan.”

Selain keluarga besar AJI Lhokseumawe, ikut nobar film dokumenter itu, ketua dan anggota Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Korda Lhokseumawe Raya, perwakilan HMI Lhokseumawe dan Aceh Utara, BEM Fakultas Hukum Unimal, dan peserta Kelas Angkatan VII Basri Daham Journalism Institute (BJI) Lhokseumawe.[]