Pakar AI: Ada Lahan Sawit Seluas 35 Ribu Hektare di Hulu Aceh Tamiang

Karang Baru – Pakar kecerdasan buatan (AI) Ridho Rahmadi mengungkap temuan 35.188 hektare lahan sawit di hulu Aceh Tamiang. Temuan tersebut diperoleh dari analisis citra satelit berbasis AI.

Luas lahan sawit tersebut, kata Ridho, setara 18 persen dari seluruh wilayah Aceh Tamiang atau 11 kali luas Kota Yogyakarta, Jawa Tengah.

Dari luas tersebut, 488 hektare di antaranya berada di dalam Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL), dan lima lahan atau sekira 525 hektare dalam kawasan hutan lindung. Di samping itu, ada juga tiga lahan terbuka dengan total estimasi luas 895 hektare.

“Melihat lokasinya yang menempel atau berada di dalam perkebunan sawit, besar kemungkinan lahan terbuka tersebut juga tengah dipersiapkan untuk menjadi lahan sawit,” ungkap Ridho dilihat dari akun YouTube Ridho Rahmadi, Senin, 29 Desember 2025.

Idealnya, tambah dia, bagian hulu Aceh Tamiang diselimuti hutan alam yang memiliki kemampuan mengatur lalu lintas air.

Ia menerangkan, air dari dataran tinggi dan lereng di hulu mengalir ke wilayah hilir yang lebih rendah melalui jaringan sungai hingga bermuara ke laut.

“Ketika air yang mengalir ke hilir meluap dan keluar dari jalur sungai, maka ada permasalahan yang terjadi di hulu,” ujar Ridho.

Dalam pemaparannya, dia juga menunjukkan perbandingan citra satelit Aceh Tamiang sebelum dan sesudah banjir besar pada akhir November 2025.

Sebelum banjir, wilayah hilir dipenuhi permukiman warga, jaringan jalan raya, sekolah dari PAUD hingga pendidikan tinggi, serta berbagai fasilitas umum dan telekomunikasi. Setelah banjir, hampir seluruh elemen tersebut terdampak oleh banjir yang datang dari hulu.

Ridho menyebutkan perkebunan sawit memiliki kemampuan rendah mencegah banjir dibandingkan hutan alam. Hal ini dipengaruhi antara lain oleh proses pembukaan lahan sawit yang menyebabkan karena penggunaan alat berat. Lalu, sifat tanaman monokultur yang sedikit tumpukan sisa organiknya membuat tanah miskin nutrisi cenderung kering dan keras.

“Jenis akar sawit yang dangkal yang menyebabkan tanah di sekitarnya menjadi terpecah yang semua faktor tersebut menyebabkan air relatif sulit untuk meresap. Ditambah karakter kanopi sawit yang lapisan vegetasinya tidak beragam mempercepat aliran permukaan ketika hujan turun yang dapat memicu banjir,” ujarnya.

Kepemilikan Sawit di Tamiang

Ridho juga memaparkan data kepemilikan sawit di Aceh Tamiang. Berdasarkan kajian sebelumnya, perkebunan sawit rakyat tercatat seluas 25.828 hektare yang dikelola oleh 12 ribu petani. Sementara 31 korporasi menguasai lahan sawit seluas 45.641 hektare.

“Lalu, siapa yang memiliki dan mengelola lahan sawit seluas 35 ribu hektare di daerah hulu Aceh Tamiang tersebut?” kata Ridho mempertanyakan.

Ia menilai, dari sisi luasan, angka tersebut lebih besar dari kebun rakyat namun lebih kecil dari total kebun korporasi. Sementara dari sisi lokasi berada di wilayah hulu yang jauh dari permukiman dan sebagian masuk kawasan TNGL dan hutan lindung yang seharusnya terlarang untuk ditanami sawit.

Ridho menilai pemerintah perlu memberikan penjelasan terbuka mengenai hal itu.

“Mengapa daerah hulu yang seharusnya menampung dan mengatur lalu lintas air dibiarkan dideforestasi dan ditanami sawit hingga 35 ribu hektare? Siapa yang mengelola lahan tersebut, mengapa ada lahan sawit di dalam kawasan hutan lindung dan taman nasional?”

Ia menegaskan kritik tersebut tidak diarahkan kepada perkebunan sawit rakyat karena luasnya hanya sekitar 25.828 hektare dan merupakan sumber penghidupan utama bagi 12 ribu keluarga atau sekitar 48 ribu jiwa, dengan rata-rata penguasaan lahan sekitar dua hektare per petani.

Yang menjadi pertanyaan lebih jauh, kata Ridho, tentang 31 korporasi yang menguasai 45.641 641 hektare lahan sawit. Sebab, setiap korporasi rata-rata mengelola dan menikmati hasil dari 1.472 hektare atau 684 kali lipat dari rata-rata lahan sawit dua hektare yang dikelola seorang petani.

“Yang juga kita pertanyakan adalah dari 84 ribu hektare total lahan sawit di Aceh Tamiang, masih ada sisa sebesar 13.289 hektare yang sampai saat ini belum dapat kami temukan data yang bisa mengonfirmasi pemilik atau pengelolanya.”[]