Banda Aceh – Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Alfian, menyampaikan sejumlah catatan terhadap 100 hari pemerintahan Mualem-Dek Fad dalam memimpin Tanah Rencong.
Alfian menilai, dari sisi tata kelola pemerintahan dan akuntabilitas termasuk anti korupsi, masuk dalam visi misi Mualem-Dek Fad.
“Artinya ini masih tahap proses perbaikan,” kata Alfian kepada Line1.News di Banda Aceh, Kamis, 22 Mei 2025.
Alfian mengatakan, pemerintahan saat ini merupakan pemerintahan warisan dari sebelumnya. Maka, perbaikan di seluruh sektor pemerintahan perlu ditingkatkan.
“Artinya ini perlu didorong. Kami, misalnya, sedang mendorong bagaimana perbaikan-perbaikan dalam sisi sektor tata kelola pemerintahan yang itu juga sedang disusun dalam RPJM saat ini,” ujarnya.
Alfian menuturkan, catatan penting selanjutnya adalah mendesak Pemerintah Aceh segera merealisasikan anggaran tahun 2025.
Menurutnya, saat ini 23 kabupaten kota di Aceh juga bergantung pada anggaran provinsi–selain dari pemerintah pusat–yang dalam konteks dana transfer itu sangat besar. Sehingga akan berdampak buruk terhadap perekonomian masyarakat jika realisasi anggaran tahun 2025 berjalan lambat.
“Jadi, perlu didorong sama-sama supaya ada kebijakan untuk mempercepat ini. Sehingga realisasi pembangunan Aceh di tahun 2025 ini benar-benar kelihatan,” jelas dia.
Baca juga: 100 Hari Pemerintahan Mualem-Dek Fad: Mahasiswa Gayo Sebut belum Ada Terobosan Berarti
Alfian melihat, hingga kini proses realisasi anggaran dari APBA 2025 masih sangat lambat. Berdasarkan data, realisasi anggaran cuma belanja rutin saja.
“Tapi, untuk proses pembangunan fisik belum berjalan. Saya pikir ini yang perlu didorong kepada pemerintah untuk mempercepat,” ucapnya.
Alfian menilai, kebijakan ekonomi dalam 100 hari pemerintahan Mualem-Dek Fad belum terlihat aksi nyata secara jelas. Sehingga perlunya peningkatan dari seluruh sektor terkait perekonomian.
“Yang paling penting dari sisi tata kelola pemerintahan, bagaimana memastikan pemerintah ini tidak seperti pemerintah sebelumnya,” tegasnya.
Selain itu, lanjut dia, pemerintah perlu memperhatikan proses pengangkatan, mutasi dan pelantikan pejabat di lingkungan Pemerintah Aceh, agar sesuai dengan peraturan berlaku.
“Ini perlu diperbaiki untuk memastikan bahwa pelantikan itu tidak karena diberikan uang atau memang setoran,” ujarnya.
“Saya pikir itu harus dijaga sehingga itu tidak terjadi apa yang sudah kita lihat di rezim-rezim sebelumnya,” tambah Alfian.
Alfian juga mengingatkan pemerintahan Mualem-Dek Fad harus memastikan anggaran Aceh benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat Aceh, bukan untuk pihak lain.
“Tidak berpihak kepada elite politik, tidak berpihak kepada birokrasi atau berpihak pada pemodal.”[]
Komentar
Tanggapilah dengan bijak dan bertanggung jawab. Setiap tanggapan komentar di luar tanggung jawab redaksi. Privacy Policy