Ulama Usung Tu Sop Jadi Wakil Mualem, Pengamat: Untuk Menjernihkan Pentas Politik Aceh

Lhokseumawe – Ulama kharismatik Aceh, Teungku Muhammad Ali yang akrab disapa Abu Paya Pasi, kemarin menyerahkan rekomendasi dukungan seluruh ulama Aceh kepada calon Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem, agar menjadikan Teungku Muhammad Yusuf A Wahab atau Tu Sop sebagai wakilnya di Pilkada 2024.

Menurut pengamat politik Muhammad Rizwan Haji Ali, sikap para ulama Aceh itu merupakan hal yang wajar. “Itu merupakan bentuk perhatian ulama terhadap pembangunan dan demokrasi di Aceh,” ujar Rizwan dalam keterangan tertulis yang diterima Line1.News, Jumat, 16 Agustus 2024.

Usulan Tu Sop sebagai calon pendamping Mualem, kata Rizwan, juga harus dipandang positif karena hal itu mengindikasikan semakin terlembagakannya aspirasi politik dalam masyarakat Aceh.

Hal yang sama, kata dia, dapat dilakukan oleh elemen-elemen masyarakat lain dengan mengusulkan figur yang dianggap layak memimpin Aceh. Baik kepada partai politik atau kepada tokoh politik Aceh sebagai instrumen infrastruktur politik.

“Pandangan politik ulama tersebut perlu dipandang sebagai amanah dari perintah agama untuk memilih pemimpin sesuai dengan ketentuan syariah,” ujar Rizwan.

Aliansi Gen-Z Ajak Tu Sop Ikut Pilkada Aceh

Selain itu, tambah Rizwan, hal itu juga dilakukan dalam konteks keistimewaan Aceh yaitu keterlibatan ulama dalam pembangunan Aceh sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Aceh dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang mengamanatkan adanya penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan asas keislaman.

“Penyampaian usulan ulama tersebut hendaknya disambut gembira oleh partai-partai politik, karena para ulama sebenarnya membantu partai politik untuk menemukan figur yang berakar dalam masyarakat untuk diseleksi dan direkrut oleh partai politik,” jelas Dosen Ilmu Politik Universitas Malikussaleh tersebut.

Usulan ulama itu, kata Rizwan, bukan bermaksud memveto partai politik, tetapi untuk memberikan berbagai opsi dalam sirkulasi kepemimpinan di Aceh.

“Justru adanya perhatian ulama pada isu penting ini, harus kita dukung bersama karena hal itu menjernihkan pentas politik Aceh yang semakin keruh oleh pragmatisme dan politik uang.”[]