Jakarta – Setelah menamakan kabinet pemerintahannya Merah Putih, Presiden Prabowo Subianto dikabarkan akan membentuk koperasi desa dengan nama yang sama.
Melansir laman Setneg, ide membuat Koperasi Desa Merah Putih itu dilontarkan Prabowo saat memimpin rapat terbatas bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat, 7 Maret 2025.
Usai rapat, beberapa menteri bergantian memberikan keterangan apa yang diinginkan Prabowo.
Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengatakan koperasi dimaksud dirancang sebagai solusi meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan mengatasi persoalan ekonomi di pedesaan.
“Keberadaan Koperasi Desa Merah Putih itu, yang pertama itu untuk kepentingan masyarakat desa. Karena di Koperasi Desa Merah Putih itu untuk memutus mata rantai kemiskinan di desa dan juga bagaimana masyarakat desa bisa meningkat penghasilannya,” ujarnya.
Selain itu, kata dia, Koperasi Desa Merah Putih juga diharapkan mampu mengatasi jeratan pinjaman online (pinjol), tengkulak, dan rentenir yang selama ini membebani masyarakat desa.
Budi Arie menegaskan koperasi tersebut akan memberikan akses permodalan yang lebih sehat dan berkeadilan bagi masyarakat desa.
“Pak Presiden tadi sampaikan Koperasi Desa Merah Putih ini untuk memutuskan rentenir, tengkulak, pinjaman online yang menjerat dan menjadi sumber kemiskinan di desa-desa. Dengan adanya Koperasi Desa Merah Putih yang salah satu unitnya ada unit simpan pinjam, masyarakat desa jauh lebih terbantu dari sisi pendanaan dan juga tidak terjerat lingkaran setan kemiskinan.”
Secara teori, sebagian yang disampaikan Budi Arie itu merupakan fungsi koperasi desa secara umum, bukan hal baru.
Lebih lanjut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebutkan desa berperan strategis dalam perekonomian nasional.
Sebanyak 44 persen penduduk Indonesia masih tinggal di desa. Tanpa intervensi yang tepat, kata Tito, desa bisa mengalami kemunduran ekonomi seperti yang terjadi di negara maju.
“Di Jepang, 84 persen atau 86 persen [penduduk] tinggal di kota. Desa ditinggalkan, padahal desa ini bisa menjadi penyumbang pertumbuhan ekonomi, menjadi sentra ekonomi. Nah, sebelum terlambat, maka kita memperkuat desa,” ujarnya.
Tito juga menyebut koperasi desa itu akan hadir sebagai representasi negara untuk melindungi masyarakat desa dari sistem pinjaman informal yang tidak memiliki mekanisme perlindungan hukum.
“Koperasi ini hadir sebagai mewakili negara. Negara hadir untuk menyelamatkan mereka. Memutus jangan sampai mereka tergantung kepada tadi pinjol, tengkulak, rentenir yang tidak bisa dipertanggungjawab secara hukum.”[]
Komentar
Tanggapilah dengan bijak dan bertanggung jawab. Setiap tanggapan komentar di luar tanggung jawab redaksi. Privacy Policy