Soal Revisi UUPA hingga BMN di KEK Arun, Mualem Minta Dukungan Fraksi Gerindra DPR RI

Jakarta – Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau Mualem, meminta dukungan Fraksi Partai Gerindra DPR RI soal rencana revisi Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).

Permintaan dukungan itu disampaikan Mualem saat melakukan pertemuan dengan anggota Fraksi Partai Gerindra DPR RI di ruang fraksi itu, Gedung Nusantara 1, DPR RI, Jakarta, Jumat, 4 Juli 2025. Mualem didampingi Plt. Sekda Aceh, M. Nasir, dan Ketua DPR Aceh, Zulfadli, disambut Ketua Fraksi Gerindra DPR RI, Budisatrio Djiwandono, dan anggota DPR RI asal Aceh Fraksi Gerindra TA Khalid.

Mualem juga meminta dukungan soal perpanjangan Dana Otsus Aceh yang akan berakhir pada tahun 2027. “Terkait Dana Otonomi Khusus, kami mengharapkan dukungan agar pemberian dana ini ditingkatkan menjadi 2,5 persen dari DAU Nasional dan tidak dibatasi waktu,” ujar Mualem dikutip dari laman Biro Adpim Setda Aceh, Sabtu, 5 Juli 2025 .

“Dana Otsus adalah instrumen penting dalam mempercepat pembangunan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat Aceh pascakonflik,” tambah Mualem.

Lalu, menyangkut pengelolaan Lapangan Blang Padang di Banda Aceh. Mualem meminta dukungan agar status pengelolaannya dapat dikembalikan kepada Masjid Raya Baiturrahman.

“Ini bukan hanya soal aset, tetapi juga soal sejarah dan penghormatan terhadap wakaf Sultan Aceh kepada rakyatnya,” ucap Mualem.

Selain itu, terkait komitmen meningkatkan Pendapatan Asli Aceh (PAA), Mualem berharap agar Barang Milik Negara (BMN) di kawasan KEK Arun Lhokseumawe yang saat ini dikelola LMAN dapat dihibahkan kepada Pemerintah Aceh.

“Aset ini, insya Allah, akan kami optimalkan untuk peningkatan ekonomi daerah dan kesejahteraan,” tutur Mualem.

Mualem optimis Fraksi Gerindra yang konsisten memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan rakyat, akan menjadi mitra penting dalam menyuarakan aspirasi ini di Senayan.[]