Banda Aceh, Line1.News – Pemerintah Aceh mulai mematangkan strategi pembangunan tahun 2027 melalui Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA). Bertempat di Hotel Grand Nanggroe, Rabu, 8 April 2026, forum ini menjadi tonggak penting dalam menentukan arah kebijakan Bumi Serambi Mekkah ke depan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, menegaskan penyusunan RKPA 2027 bukan sekadar rutinitas administratif atau formalitas tahunan. Sebaliknya, ini adalah ruang krusial untuk menjembatani kebutuhan riil masyarakat dengan arah kebijakan pemerintah pusat.
“Forum ini menjadi sarana menyelaraskan prioritas pembangunan daerah dengan kebijakan nasional. Target kita adalah terciptanya sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah,” ujar Nasir saat membuka kegiatan tersebut, dikutip dari keterangan tertulis.
Menghindari Program Tumpang Tindih
Nasir mengingatkan para pemangku kepentingan agar memberikan masukan konstruktif. Tujuannya jelas: menghindari potensi program yang tumpang tindih, ketidaktepatan sasaran, hingga penggunaan indikator kinerja yang tidak relevan.
Ia menekankan bahwa konsistensi perencanaan adalah kunci agar implementasi di lapangan berjalan efektif. RKPA 2027 diposisikan sebagai jembatan penghubung antara rencana jangka menengah daerah dengan rencana kerja pemerintah nasional.
10 Prioritas dan Pemulihan Pascabencana
Tahun 2027 akan mengusung tema besar: “Percepatan Pemulihan Pascabencana melalui Pembangunan yang Tangguh dan Berkelanjutan.” Tema ini kemudian dijabarkan ke dalam sepuluh prioritas utama, antara lain:
- Penguatan syariat Islam.
- Penurunan angka kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja.
- Transformasi digital.
- Peningkatan kualitas SDM dan lingkungan hidup.
Tantangan Makro: Ekonomi dan Kemiskinan
Dalam paparannya, Sekda Nasir tidak menampik adanya tantangan berat. Hingga tahun 2025, pertumbuhan ekonomi Aceh tercatat sebesar 2,97 persen secara kumulatif. Angka ini sangat dipengaruhi oleh dampak bencana alam yang melanda Aceh akhir tahun lalu.
Namun, pemerintah tetap optimistis. Target pertumbuhan ekonomi dipatok mencapai 6,6 persen pada tahun 2029. Sementara untuk angka kemiskinan yang per September 2025 berada di level 12,22 persen, ditargetkan turun drastis ke angka 6,39 hingga 7,39 persen pada 2029.
“Capaian tersebut memerlukan upaya terarah melalui program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat,” tegasnya.
Waspada Inflasi dan Mitigasi Risiko
Selain pertumbuhan, stabilitas harga juga menjadi perhatian. Di tengah inflasi tahunan yang mencapai 5,31 persen hingga Maret 2026, penguatan ekonomi kerakyatan melalui koperasi dianggap sebagai langkah strategis untuk menjaga kesejahteraan warga.
Menutup arahannya, Nasir mengingatkan bahwa sebagai daerah rawan bencana, setiap rencana pembangunan di Aceh wajib terintegrasi dengan dokumen penanggulangan bencana.
“Pembangunan ke depan harus adaptif terhadap risiko. Kita tidak hanya mendorong angka pertumbuhan, tetapi juga harus melindungi masyarakat dan aset daerah,” pungkasnya.[]
Komentar
Tanggapilah dengan bijak dan bertanggung jawab. Setiap tanggapan komentar di luar tanggung jawab redaksi. Privacy Policy