Jakarta – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto tentang perkembangan penanganan dampak banjir terhadap sektor pendidikan.
Laporan tersebut disampaikan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin, 15 Desember 2025. Mencakup kondisi sekolah terdampak banjir di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
“Untuk PAUD yang terdampak 767, SD 1.343, SMP 621, SMA 268, SMK 136, PKBM, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat ada 23, Sekolah Luar Biasa 30, dan Lembaga Kursus dan Pelatihan 86. Total yang terdampak 3.274. Kami belum mampu memetakan tingkat kerusakannya karena masih dalam progres dan masih dalam pendataan, Bapak Presiden,” ujar Abdul Mu’ti, dilansir laman Sekretariat Negara.
Abdul Mu’ti menyebut sebanyak 6.431 ruang kelas mengalami kerusakan, dan 3.489 unit sarana prasarana lainnya seperti laboratorium, perpustakaan, UKS, tempat ibadah, dan perangkat IFP (interactive flat panel) yang sebelumnya telah dikirim namun terdampak banjir.
Selain itu, kata dia, sebanyak 3.420 toilet mengalami kerusakan.
Mendikdasmen juga menyampaikan langkah-langkah penanganan yang telah dan sedang dilakukan pemerintah. Upaya penanganan awal, pemerintah telah menyalurkan berbagai bantuan dalam bentuk barang.
“Yang sudah kami lakukan untuk beberapa hal terkait dengan yang terdampak itu. Pertama, bantuan dalam bentuk barang 148 unit tenda ruang kelas darurat, 15.000 school kit, 7.500 bingkisan anak, 2.000 sepatu, 700 family kit, dan 65.000 eksemplar buku, teks, dan nonteks,” ujar Abdul Mu’ti.
“Kemudian untuk bantuan dalam bentuk uang 21,1 miliar rupiah dari anggaran existing yang kami miliki sekarang ini, Rp18,53 miliar dari anggaran revisi. Kemudian, tunjangan khusus guru di daerah bencana Rp35 miliar untuk anggaran dari revisi,” ungkap Abdul Mu’ti.
“Yang kami sampaikan sebanyak 16.500 guru yang menerima bantuan, kemudian masing-masing menerima bantuan Rp2.000.000 per guru dan anggaran masih dalam proses revisi tahun 2025,” tambah dia.
Terkait kebijakan kurikulum, Abdul Mu’ti menjelaskan skenario penyesuaian kurikulum untuk penanggulangan dampak bencana. Pada fase tanggap darurat 0 sampai 3 bulan, kurikulum disederhanakan menjadi kompetensi esensial yang mencakup literasi dan numerasi dasar, kesehatan dan keselamatan diri, dukungan psikososial, serta edukasi mitigasi bencana.
“Untuk pemulihan dini 3-12 bulan, kurikulum adaptif berbasis krisis. Kemudian yang kedua, program pemulihan pembelajaran”.
Ketiga, kata dia, pembelajaran fleksibel dan diferensiasi. Keempat, sistem asesmen transisi, asesmen berbasis portofolio, atau untuk kerja sederhana.
“Kemudian, pemulihan lanjutan 1-3 tahun, integrasi permanen pendidikan kebencanaan, penguatan kualitas pembelajaran, pembelajaran inklusif berbasis ketahanan, dan sistem monitoring evaluasi pendidikan darurat,” ucap Abdul Mu’ti.[]
Komentar
Tanggapilah dengan bijak dan bertanggung jawab. Setiap tanggapan komentar di luar tanggung jawab redaksi. Privacy Policy