Komisi VI DPR Sebut BPKS Tak Punya Akses Komunikasi Nasional

Banda Aceh – Anggota Komisi VI DPR RI Nasim Khan mengatakan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas atau BPKS Sabang tidak memiliki akses komunikasi nasional. Akibatnya, kata Nasim, BPKS seolah berjalan sendiri tanpa wadah penampung aspirasi dari Pemerintah Pusat.

Kondisi itu berbeda dengan tiga Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas lain di Indonesia seperti Batam yang memiliki jalur koordinasi jelas.

Komisi VI, kata Nasim akan mengupayakan sinergi antarpihak demi terwujudnya BPK Sabang yang kuat. Ia bilang pekerjaan ini tidak bisa dikerjakan oleh tempat komisinya bernaung sendiri, melainkan butuh sinergi antarpihak.

“Masing-masing punya tanggung jawab, bagaimana kita meningkatkan potensi-potensi provinsi kabupaten di daerah sesuai konstitusi, sesuai sumpah janji kita DPR, bagaimana berjuang dengan sinergi semuanya dan saya yakin dengan bersinergi kita bisa. Namun tanpa bersinergi kita mustahil dalam melaksanakan itu semua,” ujar politisi Fraksi PKB itu saat Kunjungan Kerja Spesifik ke Banda Aceh pada Rabu, 17 September 2025, dikutip dari Laman DPR RI.

Baca juga: Fadhlullah Minta Dukungan DPR Maksimalkan Potensi Strategis dan Pengelolaan BPKS

Sebelumnya, Nasim menyebutkan benturan regulasi menjadi salah satu permasalahan utama yang terus berulang dan menghalangi langkah BPKS bergerak leluasa dalam mencari pundi-pundi dana bagi Aceh. Karena itu, kata dia, Komisi VI DPR RI akan mendorong penguatan peran BPKS untuk menjadi aktor penting dalam meningkatkan perekonomian di Tanah Rencong.

“BPKS ke depannya harus bisa lebih mendapat perhatian khusus, baik dari dari legislatif dan juga eksekutif, terutama dari Presiden [kemudian] dari Badan Anggaran (DPR) dan semuanya sehingga betul-betul cita-citanya bisa terealisasi untuk Aceh.”

Hal senada diungkapkan oleh Anggota Komisi VI DPR RI lainnya, Askweni. Menurutnya, perlu komitmen dari berbagai pihak untuk memajukan suatu provinsi, termasuk Aceh. Kemajuan Aceh adalah tanggung jawab legislatif dan juga eksekutif.

“Saya pikir kalau Komisi VI itu lingkup mitra Komisi VI seperti BUMN termasuk BPKS, ya cuma itu kewenangan kita. Namun secara keseluruhan di lintas komisi secara kelembagaan DPR itu ya tentu semua sektor kementerian terkait mitra itu harus kita libatkan untuk kemajukan Aceh,” ucapnya di kesempatan yang sama.[]