Jakarta – Masuknya nama Jokowi dalam nominasi salah satu pemimpin terkorup dunia 2024 versi Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), berbuntut doxing terhadap salah seorang peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) oleh akun Instagram @volt_anonym.
Koordinator ICW Agus Sunaryanto mengatakan doxing tersebut berupa pengungkapan sejumlah data pribadi mulai dari nomor telepon, nomor Kartu Tanda Kependudukan (KTP), alamat tinggal, spesifikasi device telepon yang digunakan, hingga titik koordinat lokasi terakhir peneliti dalam bentuk tautan Google Maps.
Dalam unggahannya di instagram, sebut Agus, akun @volt_anonym menuliskan caption bernada ancaman dengan insinuasi kuat yang membahayakan keamanan diri peneliti. “Doxing tersebut disebar pada 3 Januari 2025 setelah peneliti ICW menyampaikan pandangannya terkait penominasian Joko Widodo oleh OCCRP di sejumlah media massa sejak 1 Januari 2025,” ujar Agus dalam keterangan tertulis dikutip Line1.News, Sabtu, 4 Januari 2025.
Doxing tersebut, kata dia, melanggar ketentuan perlindungan data pribadi yang diatur dalam Pasal 65 ayat 1 dan 2 dan Pasal 67 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022, serta membahayakan keselamatan korban.
“Doxing tersebut patut dilihat sebagai bagian dari upaya pembungkaman dan pembatasan suara kritis publik. Terlebih, kejadian ini juga bukan kali pertama dialami oleh pihak yang menyampaikan kritik kepada negara,” ujarnya.
Kasus serupa, sebut Agus, juga pernah dialami sejumlah wartawan, aktivis, dan warga yang bersuara kritis. “Bahkan doxing dengan pola ini patut dicurigai melibatkan pihak yang memiliki akses atau bertanggung jawab untuk melindungi data pribadi warga,” ujarnya.
Baca Juga: ICW Kritik Ide Prabowo Agar Kepala Daerah Dipilih DPRD: Akar Masalahnya Korupsi
Alih-alih menyerang pihak yang turut menyampaikan pendapat atas penominasian tersebut, kata dia, masuknya nama Jokowi dalam top list pemimpin terkorup patut dijadikan sebagai alarm semakin mendesaknya pembenahan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
“Tidak dapat dipungkiri bahwa telah terjadi kemunduran pemberantasan korupsi hingga demokrasi sepanjang era kepemimpinan Jokowi. Hal tersebut dapat dilihat dari terjadinya pengerdilan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam berbagai aspek, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia kembali terjun ke score 10 tahun lalu, kemunduran tatanan hukum antikorupsi, dan menguatnya politik dinasti,” papar Agus.
Baca Juga: Situs Perludem Diserang, Tampilan Diubah Jadi Laman Judi Online
Adanya doxing terhadap pengkritik Jokowi, kata dia, patut dilihat sebagai penguat bahwa eks presiden tersebut layak masuk nominasi OCCRP. “Doxing semacam ini tidak akan muncul dan terulang di negara dengan iklim demokrasi yang sehat.”
ICW mengkhawatirkan serangan digital akibat penominasian Jokowi tidak hanya dialami ICW tapi juga kelompok yang bersuara kritis. “Oleh sebab itu, kami mendesak agar penegak hukum dapat proaktif untuk menyelidiki pemilik akun yang nyata telah melakukan tindakan intimidasi yang dilayangkan pada akun tersebut terhadap peneliti ICW.”[]
Komentar
Tanggapilah dengan bijak dan bertanggung jawab. Setiap tanggapan komentar di luar tanggung jawab redaksi. Privacy Policy