Ini Rekomendasi Komisi V DPR RI Usai Tinjau Dampak Bencana

Padang Pariaman – Komisi V DPR RI menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah terkait penanganan bencana di Sumatra.

Rekomendasi itu disampaikan usai Komisi V kunjungan kerja reses ke Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) pada Rabu, 10 Desember 2025, untuk melihat langsung dampak bencana alam.

Sumbar satu dari tiga provinsi yang terdampak paling parah akibat fenomena siklon tropis yang memicu banjir besar dan kerusakan infrastruktur pada 27 November 2025.

Tim Komisi V didampingi Wakil Menteri Pekerjaan Umum meninjau tiga titik paling kritis, yakni Bantaran Sungai Batang Kuranji, Jalan Lintas Lembah Anai, serta Jembatan Andurian di Kayu Tanam.

Ketiga lokasi ini mengalami kerusakan parah akibat banjir dan longsor. Kondisi infrastruktur yang rusak menjadi perhatian utama karena berpotensi menghambat mobilitas masyarakat serta distribusi logistik.

Usai pengecekan lapangan, Komisi V menggelar pertemuan bersama Gubernur Sumbar, Wali Kota Padang, Bupati Padang Pariaman, serta beberapa pihak dari mitra kerja kementerian terkait. Pertemuan ini bertujuan merumuskan langkah tindak lanjut yang diperlukan untuk mempercepat pemulihan dan meningkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana serupa di masa mendatang.

Komisi V DPR RI kemudian menyampaikan sejumlah rekomendasi yang harus segera ditindaklanjuti pemerintah.

“Rekomendasi pertama, perlunya pengumpulan data kerusakan infrastruktur secara tepat dan komprehensif setelah tahap tanggap darurat selesai, sehingga skala prioritas penanganan dapat ditetapkan dengan akurat. Data yang tepat diyakini akan mempercepat alokasi anggaran dan pelaksanaan perbaikan,” kata Ketua Tim Kunker Reses Komisi V DPR RI, Ridwan Bae, di Padang Pariaman, Rabu, dilansir laman DPR RI, Sabtu (13/12).

Rekomendasi kedua, Komisi V menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, terutama terkait pengadaan tanah serta pendataan jumlah rumah warga yang terdampak. Koordinasi yang baik dinilai penting untuk mencegah tumpang tindih kebijakan dan mempercepat proses relokasi jika diperlukan.

Selain itu, pemerintah daerah juga didorong untuk segera membuat regulasi yang lebih tegas mengenai larangan pemanfaatan kawasan sepadan sungai dan pantai untuk permukiman maupun aktivitas usaha.

Rekomendasi berikutnya menyangkut penyusunan desain solusi jangka panjang terhadap infrastruktur yang rusak. “Komisi V menilai desain ulang harus memperhatikan aspek ketahanan banjir dan gempa, mengingat Sumatera Barat merupakan wilayah dengan risiko bencana tinggi. Perbaikan kualitas infrastruktur diharapkan dapat meminimalkan kerusakan jika terjadi kejadian serupa di masa depan,” ujar politisi Fraksi Partai Golkar itu.

Komisi V DPR RI juga menyoroti pentingnya peningkatan sistem penyebaran informasi cuaca ekstrem dari BMKG. Penyampaian informasi melalui media sosial, televisi, dan konferensi pers harus dioptimalkan, terutama jika terdapat potensi siklon tropis. Informasi dini diyakini dapat mengurangi risiko korban dan memaksimalkan persiapan masyarakat dan pemerintah daerah.

Selain itu, pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi juga menjadi rekomendasi utama. Komisi V meminta agar kebutuhan air bersih, sanitasi, sandang, dan papan dapat diprioritaskan.

“Termasuk dalam hal ini adalah penyediaan sekolah darurat bagi anak-anak yang terdampak agar proses pendidikan tetap berjalan meski dalam kondisi bencana,” tegasnya.[]