Banda Aceh – Serikat Aksi Peduli Aceh (SAPA) mendesak Penjabat Gubernur Aceh Safrizal ZA mengalihkan pengelolaan distribusi gas elpiji 3 kilogram ke Badan Usaha Milik Gampong atau BUMG di setiap desa.
Sebab, kata Ketua SAPA Fauzan Adami, krisis distribusi gas elpiji subsidi di Aceh semakin parah. Masyarakat kecil yang seharusnya menjadi prioritas penerima manfaat, kata dia, kini harus mengeluarkan biaya lebih besar untuk mendapatkan gas 3 kilogram atau gas melon yang kian langka.
Saat ini, tambah Fauzan, harga gas melon dijual pengecer antara Rp35 ribu hingga Rp40 ribu per tabung dari Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp18 ribu hingga Rp20 ribu per tabung.
“Bahkan, beberapa warga harus rela mengantre berjam-jam di pangkalan, namun pulang dengan tangan kosong karena stok gas sudah habis,” ujarnya dalam keterangan tertulis diterima Line1.News, Senin, 7 Oktober 2024.
Karena itu, kata Fauzan, sudah saatnya Pemerintah Aceh turun tangan menyelamatkan hak masyarakat terhadap akses gas subsidi yang seharusnya mudah didapatkan dengan harga wajar.
“Ini persoalan mendesak yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Pj Gubernur Aceh harus segera turun tangan dan mengatasi kekacauan distribusi gas elpiji ini. Sudah terlalu banyak laporan dari masyarakat yang merasa dirugikan oleh permainan harga dan ketidakadilan distribusi,” ujar Fauzan.
Kondisi ini, sebut dia, bukan hanya terjadi di Aceh Timur dan Aceh Utara, tetapi juga daerah-daerah lain di Aceh, termasuk di wilayah pedesaan yang jauh dari jangkauan distribusi utama.
SAPA mengusulkan setiap desa memiliki satu pangkalan gas elpiji yang dikelola BUMG agar penyaluran gas elpiji dapat dipantau dan dijamin tepat sasaran.
“Ketika BUMG yang mengelola, pangkalan desa bisa mendata dengan jelas siapa saja yang berhak menerima, mulai dari masyarakat kurang mampu, UMKM, hingga usaha mikro di desa. Jangan sampai gas subsidi ini justru dijadikan alat untuk memperkaya segelintir pihak yang bermain di rantai distribusi,” ujar Fauzan.
Pengalihan distribusi gas melon ke BUMG, kata dia, akan menciptakan transparansi dan akuntabilitas. Menurut Fauzan, Pemerintah desa sebagai pengelola akan lebih peka terhadap kebutuhan masyarakatnya, sehingga tidak ada lagi keluhan tentang kelangkaan atau harga yang melambung tinggi.
“Sudah menjadi kewajiban pemerintah daerah, khususnya Pj Gubernur Aceh, untuk mendengarkan aspirasi ini dan membuat kebijakan yang prorakyat. Jangan hanya diam dan melihat masyarakat menjerit. Pj Gubernur Aceh harus menunjukkan keberpihakannya. Segera buat regulasi yang mengikat agar setiap desa punya pangkalan gas elpiji sendiri, yang diawasi dan dikelola oleh BUMG dengan pendampingan dari pemerintah,” pinta Fauzan.
Dia menambahkan, kini saatnya pemerintah menunjukkan keberpihakan nyata dengan tidak mengabaikan kebutuhan dasar masyarakat. “Ketidakmampuan pemerintah dalam menertibkan distribusi gas elpiji akan memperlihatkan lemahnya komitmen dalam melindungi rakyatnya. Pj Gubernur Aceh harus segera bertindak dan tidak boleh membiarkan masalah ini berlarut-larut.”[]
Komentar
Tanggapilah dengan bijak dan bertanggung jawab. Setiap tanggapan komentar di luar tanggung jawab redaksi. Privacy Policy