Jakarta — Anggota Komisi VII DPR RI Athari Gauthi Ardi mengatakan banyak desa wisata mengalami stagnasi setelah pendampingan selesai.
“Saya lihat desa wisata itu rentan mengalami stagnasi setelah adanya program pendampingan dan ADWI (Anugerah Desa Wisata Indonesia) berakhir. Jadi setelah ada event ini, desa wisatanya stagnan, gitu-gitu aja,” ujar Athari dalam Rapat Kerja dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin, 17 November 2025.
Selain itu, Athari menilai masih terdapat sejumlah persoalan mendasar, terutama terkait kesulitan akses pembiayaan yang dialami kelompok sadar wisata (Pokdarwis). Menurutnya, banyak Pokdarwis ditolak perbankan karena dianggap tidak bankable. Mereka seringkali kesulitan mengakses Kredit Usaha Rakyat karena dianggap minim agunan, tidak memiliki laporan keuangan terstruktur, dan status legalitas yang belum jelas. Athari meminta Kemenparekraf menjalin koordinasi lintas kementerian untuk membuka akses pembiayaan yang lebih inklusif bagi pelaku pariwisata lokal.
Ia juga menyoroti masih rendahnya kemampuan UMKM pariwisata dalam memanfaatkan teknologi digital dan kecerdasan buatan (AI) untuk pemasaran maupun pengembangan usaha. Menurutnya, ada kesenjangan besar antara kebutuhan industri pariwisata yang semakin digital dan kemampuan talenta UMKM yang belum mampu mengikuti perkembangan. Banyak pelaku UMKM yang sudah mengirim produk ke luar negeri, tetapi pemasaran di dalam negeri sendiri masih kurang. Temuan tersebut ia dapatkan dari dialog dengan UMKM di daerah pemilihannya, yakni Sumatra Barat.
Politisi Fraksi PAN tersebut mendorong keterlibatan pelaku UMKM dengan para influencer lokal untuk lebih memaksimalkan pemasaran. Ia juga menegaskan agar AI digunakan sebagai alat analisis pelanggan, personalisasi layanan, hingga manajemen operasional yang lebih efisien dan tidak memakan biaya lebih banyak daripada cara-cara konvensional.
“Mereka (pelaku UMKM) terkadang merasa agak mahal investasinya untuk bidang AI ini. Jadi, mereka sulit untuk memenuhi kebutuhannya, apalagi untuk UMKM yang kecil,” ungkapnya dikutip dari Laman DPR RI, Rabu, 19 November 2025.
Mengatasi tantangan tersebut, Athari mendorong Kemenparekraf memperluas kolaborasi multisektoral dengan sejumlah lembaga kementerian, seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Kementerian Pendidikan. Ia juga berharap Kemenparekraf bekerja sama dengan perusahaan teknologi besar untuk menyediakan solusi atau pelatihan terkait AI, cloud computing, dan sistem digitalisasi lainnya.[]
Komentar
Tanggapilah dengan bijak dan bertanggung jawab. Setiap tanggapan komentar di luar tanggung jawab redaksi. Privacy Policy