Babinsa dan Bhabinkamtibmas Bakal Cek Minimarket yang Sediakan Top Up Judi Online

Menko Polhukam Marsekal TNI (Purn.) Hadi Tjahjanto pada konferensi Pers Rakor Satgas Pemberantasan Judi Daring di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (19/6/2024). Foto: Istimewa
Menko Polhukam Marsekal TNI (Purn.) Hadi Tjahjanto pada konferensi Pers Rakor Satgas Pemberantasan Judi Daring di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (19/6/2024). Foto: Istimewa

Jakarta – Babinsa dan Bhabinkamtibmas di seluruh Indonesia mendapat tugas baru dari Ketua Satgas Pemberantasan Judi Online yang juga Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Marsekal TNI Purawirawan Hadi Tjahjanto.

Hadi meminta TNI dan Polri mengerahkan para bintara pembina masyarakat itu mengecek minimarket yang terindikasi menyediakan fasilitas pengisian ulang dana atau top up untuk permainan judi online.

“Sasarannya yang akan dilakukan Satgas adalah menutup pelayanan top up game online yang terafiliasi, karena pengisian pulsa di minimarket kan bisa juga pulsa bukan untuk permainan judi online. Namun apabila digunakan untuk judi online itu terlihat kode virtualnya atau account-nya,” ujar Hadi di Kantor Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Jakarta, Rabu dikutip Sabtu, 22 Juni 2024.

Karena itu, kata Hadi, Satgas akan meminta bantuan kepada TNI dan Polri. “Ini juga saya minta bantuan. Tadi saya sampaikan kepada TNI dan Polri, Babinsa dan Bhabinkamtibmas terdepan untuk bisa melakukan pengecekan dan penutupan,” kata Hadi.

Dalam pelaksanaan di lapangan, kata Hadi, secara demografi di mana saja yang paling banyak minimarket terindikasi menyediakan top up judi online, datanya akan diberikan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK.

“Sehingga sasarannya tepat, langsung kepada minimarket-minimarket yang jual atau menyediakan top up judi online.”

Tiga Tugas Utama Satgas Judi Online

Presiden Jokowi mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2024 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring pada Jumat pekan lalu, 14 Juni 2024.

Berdasarkan isi beleid, satgas judi online dibentuk untuk mengoptimalkan pencegahan dan penegakan hukum perjudian daring secara efektif dan efisien.

Di samping itu, satgas akan meningkatkan koordinasi antarkementerian dan lembaga, termasuk kerja sama luar negeri dalam upaya pencegahan dan penegakan hukum judi online.

Satgas juga akan menyelaraskan dan menetapkan pelaksanaan kebijakan strategis serta merumuskan rekomendasi untuk mengoptimalkan pencegahan dan penegakan hukum judi online.

Satgas Judi Online dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Tjahjanto. Wakil ketua dijabat Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy.

Adapun anggotanya yaitu Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie sebagai Ketua Harian Pencegahan, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai Ketua Harian Penegakan Hukum, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo Usman Kanson sebagai Wakil Ketua Harian Pencegahan, dan Kepala Bareskrim Polri Komjen Wahyu Widada sebagai Wakil Ketua Harian Penegakan Hukum.

Menurut Hadi, Satgas telah menyepakati tiga tugas utama yang akan segera dikerjakan. Tugas pertama, kata mantan Panglima TNI ini, Satgas akan menindak rekening yang digunakan sebagai penampungan judi online sesuai hasi analisis PPATK. Hal ini diawali dengan pemblokiran sementara oleh PPATK selama 20 hari dan dilanjutkan dengan penyidikan oleh Bareskrim Polri.

Selanjutnya, Pengadilan Negeri akan mengumumkan rekening terblokir tersebut selama 30 hari. Apabila tidak ada pihak yang mengajukan permohonan atau keberatan, aset tersebut disita oleh negara.

“Hal ini tentunya kita lakukan sesuai koridor peraturan perundang-undangan, baik hukum acara pidana maupun Peraturan MA Nomor 1 Tahun 2013,” ujar Hadi.

Tugas kedua, Satgas akan menindak pelaku jual beli rekening yang digunakan untuk judi online. Hadi menjelaskan, modus saat ini adalah pelaku yang mendatangi kampung-kampung, mendekati masyarakat untuk membuka rekening secara online. “Setelah itu, rekening yang telah dibuat diserahkan ke pengepul rekening dan dijual ke bandar,” ungkapnya.

Tugas ketiga, Satgas akan menindak game online yang terafiliasi judi online. “Nantinya akan kita screening melalui virtual account top up yang digunakan untuk judi online,” ujar Hadi.

Ia juga menyampaikan bahwa Satgas akan menurunkan Polri dan TNI untuk terus melakukan upaya pencegahan, terutama melalui sosialisasi kepada masyarakat terkait ancaman-ancaman judi online.

“Kami akan kerahkan para Bhabinkamtibmas dan Babinsa. Saya memastikan seluruh anggota Satgas berjalan di satu rel yang sama untuk mencapai tujuan kita bersama.”[]

Komentar

Tanggapilah dengan bijak dan bertanggung jawab. Setiap tanggapan komentar di luar tanggung jawab redaksi. Privacy Policy