Jakarta – Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) mendesak pemerintah pusat segera mengambil langkah cepat dan terpadu untuk menangani dampak banjir besar dan tanah longsor yang melanda tiga provinsi di Sumatra: Aceh, Sumut, dan Sumbar. Hingga Sabtu sore, 29 November 2025, tercatat sedikitnya 303 orang meninggal dunia dan 279 orang masih hilang.
AMSI menilai bencana tersebut patut dipertimbangkan sebagai bencana nasional, dan penanganannya harus dilakukan secara komprehensif dan terpusat. Ketua Umum AMSI Wahyu Dhyatmika menyebutkan pemerintah pusat harus segera membuka pusat komando penanganan cepat bencana di tiga provinsi dengan otoritas penuh untuk menggerakkan kementerian, lembaga, dan semua unsur pemerintah secara langsung.
Selain itu, pemerintah harus menurunkan tim terpadu (BNPB, TNI, Polri, Basarnas) untuk memulihkan infrastruktur kunci. Prioritas utama adalah membuka akses jalan yang terputus, memulihkan jaringan komunikasi yang lumpuh, dan menembus daerah-daerah yang masih terisolasi.
“Gangguan infrastruktur ini berdampak pada akses transportasi, misalnya, jalur nasional Sidempuan–Sibolga dan Sipirok–Medan di Sumut terputus, sementara jalur perbatasan Sumut–Aceh juga terputus,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu, 30 November 2025.
Wahyu mengatakan pemerintah harus mempercepat penyaluran bantuan darurat dengan kecepatan tinggi menggunakan angkutan udara, mengingat banyak jalur darat terputus total. Hal ini krusial untuk menjangkau daerah terisolasi seperti Gayo Lues, Aceh Tengah, dan Bener Meriah.
Selanjutnya, menggerakkan dapur umum darurat dengan memanfaatkan Dapur MBG (mobile kitchen) milik TNI, Polri, dan BNPB untuk menjamin kebutuhan pangan masyarakat terpenuhi setiap hari. Hal ini dinilai Wahyu sangat penting mengingat kelangkaan bahan pangan dan kenaikan harga yang ekstrem.
Selain itu, kata dia, AMSI mendukung penuh desakan untuk melakukan investigasi komprehensif atas pemicu bencana yang tak hanya murni faktor alam seperti curah hujan tinggi atau Siklon Tropis Senyar yang langka. AMSI sepakat dengan hasil analisis yang menunjukkan dampak bencana diperparah oleh kerusakan lingkungan.
“Area resapan yang kurang optimal akibat pengrusakan hutan, alih fungsi lahan, dan deforestasi. Kecurigaan semakin kuat dengan ditemukannya gelondongan kayu yang terseret arus banjir di berbagai lokasi, yang mengindikasikan adanya persoalan pada tata kelola lingkungan atau dugaan pembalakan liar,” ujar Wahyu.
Bencana ini, kata dia, juga menjadi sinyal bahwa pembangunan yang mengandalkan usaha ekonomi ekstraktif yang merusak hutan bukanlah solusi terbaik, dan merupakan peringatan awal tentang apa yang akan terjadi jika wilayah resapan diubah menjadi tambang.
AMSI, tambah Wahyu, mengingatkan bahwa isu lingkungan, termasuk pembukaan lahan yang membahayakan kelangsungan hutan, adalah isu semua warga, bukan hanya aktivis lingkungan. AMSI mengajak seluruh masyarakat untuk terus mengkritik kebijakan dan kejadian di sekitar yang bisa membahayakan alam.
Terakhir, AMSI menekankan bahwa di tengah krisis yang menyebabkan gangguan parah pada sistem jaringan telekomunikasi, peran media yang kredibel sangat vital.
“Media lokal dan nasional harus dilibatkan sebagai pengawas publik dan saluran informasi resmi untuk memastikan penanganan bencana berjalan transparan dan akuntabel,” ujar Wahyu.
AMSI secara khusus menyoroti kondisi jurnalis dan karyawan media siber di tiga provinsi yang juga menjadi korban langsung bencana.
Banyak karyawan media di wilayah terdampak kehilangan rumah, terisolasi, dan menghadapi kelangkaan bahan bakar untuk operasional yang secara langsung menghambat fungsi mereka dalam menyajikan informasi.
Informasi terkini yang diterima dari sejumlah media anggota AMSI per Minggu 30 November pukul 10.00 WIB, kondisi darurat diperkirakan berlangsung hingga 2-3 hari ke depan.
“Sehingga tindakan dan bantuan langsung terkait kebutuhan makan dan keperluan sehari-hari menjadi hal utama yang perlu disegerakan. Oleh karena itu, AMSI mendesak pemerintah pusat dan BNPB untuk memfasilitasi akses prioritas bagi jurnalis yang bertugas di daerah terisolasi, termasuk menyediakan dukungan logistik makanan dan non-makanan (seperti BBM dan akses komunikasi darurat) agar mereka dapat terus menjalankan fungsi peliputan.”[]
Komentar
Tanggapilah dengan bijak dan bertanggung jawab. Setiap tanggapan komentar di luar tanggung jawab redaksi. Privacy Policy