Akademisi Aceh: Kita Tidak Boleh Membiarkan Trauma Lama Muncul Kembali

Banda Aceh — Akademisi dan pengamat politik Aceh Doktor Effendi Hasan sangat menyesalkan dan menyayangkan bentrok antara aparat TNI dan masyarakat pada Kamis, 25 Desember 2025, saat penyaluran bantuan kemanusiaan yang dilakukan secara berkonvoi dengan membawa bendera Aceh.

Effendi menilai peristiwa itu seharusnya tidak terjadi, terlebih di tengah kondisi darurat kemanusiaan yang menuntut solidaritas dan empati bersama. Ia menegaskan dalam situasi bencana, orientasi utama seluruh pihak semestinya keselamatan dan pemulihan masyarakat terdampak, bukan perbedaan tafsir simbolik maupun kesalahpahaman di lapangan.

“Penyaluran bantuan kemanusiaan harus ditempatkan sebagai ruang netral, bebas dari ketegangan simbolik maupun kecurigaan politik. Ketika bantuan berubah menjadi arena konflik, maka yang dirugikan adalah korban bencana itu sendiri,” ujar Dosen Prodi Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala Banda Aceh itu, dalam keterangan tertulis diterima Line1.News, Jumat, 26 Desember 2025.

Ia menekankan aparat keamanan bertanggung jawab menjaga ketertiban dan keamanan. Sementara masyarakat Aceh juga berhak mengekspresikan identitas kedaerahannya sepanjang dilakukan secara damai dan tidak provokatif.

“Oleh karena itu, pendekatan persuasif dan komunikasi dialogis harus dikedepankan, bukan tindakan represif yang berpotensi memperlebar jarak antara negara dan masyarakat, cukuplah sejarah konflik panjang Aceh selama 32 tahun yang lalu menjadi pengalaman yang berharga untuk tidak terulang kembali,” ujar Effendi.

Dia juga mengingatkan Aceh memiliki sejarah panjang yang mengajarkan pentingnya sensitivitas sosial dan kearifan lokal dalam setiap kebijakan dan tindakan di lapangan.

Baca juga: Pemerintah Aceh Sesalkan Bentrokan Aparat TNI dengan Warga Pembawa Bendera Bintang Bulan

“Kita tidak boleh membiarkan trauma lama muncul kembali hanya karena miskomunikasi dan absennya pendekatan humanis. Negara harus hadir sebagai pelindung, bukan sebagai pihak yang menimbulkan rasa takut di tengah warga yang sedang berduka,” tegasnya.

Selain itu, kata Effendi, penyaluran bantuan kemanusiaan tidak boleh ditarik ke dalam arena kontestasi politik maupun simbolik. Aparat negara, masyarakat sipil, dan seluruh elemen lokal perlu menahan diri serta mengedepankan prinsip proporsionalitas, komunikasi dialogis, dan sensitivitas sejarah Aceh.

Dalam konteks tersebut, kata dia, negara juga dituntut hadir dengan pendekatan persuasif dan berbasis kearifan lokal, bukan semata pendekatan keamanan. Sebaliknya, masyarakat sipil dan kelompok lokal diharapkan tidak membuka ruang bagi manipulasi simbol yang dapat dimaknai beragam dan berujung pada eskalasi konflik horizontal.

“Aceh telah membayar harga mahal akibat konflik di masa lalu. Maka, setiap indikasi upaya memecah belah—baik melalui simbol, narasi elit versus grassroot, maupun politisasi bencana—harus dihadapi dengan kedewasaan politik dan kejernihan berpikir kolektif. Fokus utama saat ini adalah kemanusiaan, bukan adu tafsir identitas,” ujarnya.

Effendi mendorong adanya evaluasi internal dan koordinasi lintas pihak—antara aparat keamanan, pemerintah daerah, dan elemen masyarakat sipil—agar penyaluran bantuan ke depan dapat berlangsung lebih tertib, aman, dan bermartabat.

“Saat ini bukan waktunya saling menyalahkan. Fokus kita harus satu: menyelamatkan manusia, memulihkan kehidupan, dan menjaga Aceh tetap damai. Mari kita sama-sama menjaga Aceh untuk kemaslahatan kita semua.”[]