Meulaboh, Line1.News – Ketidakadilan anggaran memicu tensi di Tanah Rencong. Bupati Aceh Barat, Tarmizi, secara blak-blakan menyatakan kekecewaan mendalam setelah wilayahnya menjadi satu-satunya kabupaten/kota di Aceh yang “puasa” tambahan dana Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2026.
Dari total alokasi Rp824 miliar dana TKD yang dikucurkan Pemerintah Provinsi untuk seluruh wilayah Aceh, Aceh Barat justru terlewatkan tanpa alasan yang jelas. Tarmizi menuding Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) tidak transparan dan gagal memberikan penjelasan rasional terkait indikator pembagian anggaran tersebut.
“Kita hanya dijatah Rp1,09 miliar dari dana DOKA, alasannya karena kita tidak dianggap daerah terdampak musibah. Padahal, kebutuhan infrastruktur dan pelayanan publik kita sangat mendesak,” tegas Tarmizi, dilansir laman Pemkab Aceh Barat, Jumat, 17 April 2026, dikutip pada Sabtu (18/4).
Kejanggalan Anggaran yang Disorot:
Satu-satunya yang Nihil: Aceh Barat menjadi wilayah tunggal yang tidak mendapatkan alokasi tambahan TKD dari skema Rp824 miliar.
Janji yang Menguap: Harapan realisasi dana PORA Rp80 miliar untuk pembangunan RS Regional batal tanpa prosedur jelas, dan kini dialihkan ke skema TKD yang juga tak menyentuh Aceh Barat.
Alasan “Bencana”: Pihak provinsi berdalih alokasi hanya untuk daerah terdampak banjir/longsor, sehingga Aceh Barat hanya mendapat sisa DOKA sebesar Rp1,09 miliar dari total penyesuaian DOKA provinsi Rp75 miliar.
Tarmizi mengingatkan bahwa Gubernur Aceh sebelumnya pernah menjanjikan perhatian khusus bagi pembangunan di Aceh Barat. Namun, realitas di lapangan justru berbanding terbalik, di mana kebijakan TAPA seolah mengabaikan komitmen pemerataan tersebut.
Meski enggan berspekulasi soal adanya agenda politik atau “permainan” di tingkat provinsi, Tarmizi mendesak TAPA untuk membuka rumus dan aturan pembagian dana secara transparan kepada publik.
“Ini bukan sekadar soal angka, tapi soal prinsip keadilan. Rakyat Aceh Barat punya hak yang sama untuk akses pembangunan. Ketidakjelasan ini berpotensi memicu spekulasi liar dan kegelisahan di masyarakat,” pungkasnya.
Pemkab setempat menyatakan suara dari Aceh Barat tetap satu: menuntut keadilan fiskal agar tidak terus-menerus diperlakukan secara diskriminatif dalam distribusi dana publik.[]
Komentar
Tanggapilah dengan bijak dan bertanggung jawab. Setiap tanggapan komentar di luar tanggung jawab redaksi. Privacy Policy