Banda Aceh – Realisasi belanja Pemerintah Kota (Pemko) Banda Aceh menjadi yang tertinggi di Tanah Rencong dan menempati peringkat kedua secara nasional untuk tahun anggaran 2025.
Hal ini diketahui berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri yang dipaparkan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Harga Beras dan Pengendalian Inflasi yang dilaksanakan secara hybrid pada Senin, 20 Oktober 2025.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kota (BPKK) Banda Aceh, Alriandi Adiwinata, menjelaskan capaian ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah kota dalam menjaga efisiensi dan percepatan penyerapan anggaran di tengah situasi ekonomi yang dinamis.
“Per 17 Oktober 2025, realisasi belanja Pemko Banda Aceh telah mencapai Rp1,02 triliun atau sekitar 71,02 persen dari total anggaran belanja daerah. Capaian ini tidak hanya tertinggi di Aceh, tetapi juga menjadi bukti komitmen kita terkait efektivitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran di Banda Aceh,” kata Alriandi, dalam keterangan tertulis, Selasa, 21 Oktober 2025.
Dari sisi pendapatan daerah, kata Alriandi, Banda Aceh juga berada dalam zona hijau dengan realisasi senilai Rp1,43 triliun atau 76,10 persen dari target pendapatan tahun 2025.
Menurut Alriandi, kinerja tersebut menandakan tata kelola keuangan daerah yang sehat, di mana belanja pemerintah tetap terjaga dalam koridor kemampuan fiskal yang berkelanjutan.
“Kinerja pendapatan yang baik menjadi dasar utama bagi kemampuan belanja daerah yang optimal. Prinsip kami bukan sekadar cepat membelanjakan, tapi tepat sasaran dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat,” ujarnya.
Dalam rakor itu juga menyoroti korelasi positif antara kecepatan realisasi belanja dan pengendalian inflasi daerah. Pemko Banda Aceh dinilai berhasil menyeimbangkan kedua aspek tersebut–menjaga daya beli masyarakat melalui belanja produktif sekaligus memastikan stabilitas harga bahan pokok.
Capaian ini menguatkan posisi Banda Aceh sebagai daerah dengan tata kelola fiskal yang efisien di Indonesia. Dengan serapan anggaran yang tinggi, Pemko mampu mendorong percepatan pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan kegiatan ekonomi masyarakat, tanpa mengorbankan prinsip akuntabilitas.
“Alhamdulillah, ini adalah buah dari kerja keras dan sinergi seluruh perangkat daerah. Kita ingin memastikan bahwa APBK bukan sekadar angka dalam dokumen, tetapi benar-benar menjadi instrumen untuk mempercepat pembangunan dan menghadirkan kesejahteraan bagi warga Banda Aceh,” ucap Illiza.
Illiza menegaskan pengelolaan keuangan daerah yang baik harus sejalan dengan prinsip transparansi dan keberpihakan kepada masyarakat.
“Kita ingin setiap belanja pemerintah memberi dampak nyata – memperbaiki layanan publik, membuka ruang ekonomi, dan memperkuat ketahanan sosial masyarakat,” ungkapnya.
Politikus PPP ini juga menambahkan bahwa capaian tersebut akan menjadi dorongan untuk terus meningkatkan disiplin fiskal dan inovasi dalam perencanaan pembangunan.
“Insya Allah, capaian ini bukan akhir, tapi motivasi agar kita terus bekerja dengan prinsip Banda Aceh Kolaborasi – menghadirkan pemerintahan yang efisien, responsif, dan berpihak kepada rakyat,” kata Illiza.[]
Komentar
Tanggapilah dengan bijak dan bertanggung jawab. Setiap tanggapan komentar di luar tanggung jawab redaksi. Privacy Policy