Menkeu Sri Mulyani Bantah Sebut Guru Beban Negara: Itu Video Deepfake

Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan tidak pernah menyatakan “guru beban negara”. Dia menyebut potongan video yang menampilkan dirinya mengucap pernyataan tersebut adalah hoax.

“Potongan video yang beredar yang menampilkan seolah-olah saya menyatakan guru sebagai beban negara adalah hoax. Faktanya, saya tidak pernah menyatakan bahwa guru sebagai beban negara,” tulis Sri Mulyani dalam unggahannya di Instagram-nya @smindrawati, Selasa, 19 Agustus 2025.

Dia menyebutkan menyebut potongan video itu merupakan hasil deepfake atau kecerdasan buatan (AI) dari pidatonya dalam Forum Konvensi Sains, Teknologi dan Industri Indonesia di ITB pada 7 Agustus 2025.

“Video tersebut adalah hasil deepfake dan potongan tidak utuh dari pidato saya dalam Forum Konvensi Sains, Teknologi dan Industri Indonesia di ITB pada 7 Agustus lalu. Marilah kita bijak dalam bermedia sosial,” tegasnya.

Deepfake merupakan rekaman video, foto, atau audio yang tampak nyata tetapi telah dimanipulasi atau dibuat dengan menggunakan AI. Teknologi ini memungkinkan penggantian wajah, manipulasi ekspresi wajah, sintesis wajah, dan sintesis ucapan, sehingga seseorang dapat terlihat atau terdengar melakukan atau mengatakan sesuatu yang sebenarnya tidak pernah mereka lakukan atau katakan

Melansir Detik.com, dalam pidato aslinya, Sri Mulyani menyoroti banyaknya keluhan di media sosial terkait kecilnya gaji guru dan dosen di Indonesia. Dia bilang permasalahan itu menjadi tantangan bagi keuangan negara.

“Banyak di media sosial saya selalu mengatakan, menjadi dosen atau menjadi guru tidak dihargai karena gajinya nggak besar, ini salah satu tantangan bagi keuangan negara,” katanya.

Menurut Sri Mulyani, permasalahan itu menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah seluruh beban pembiayaan guru dan dosen harus ditanggung oleh anggaran negara atau bisa dibantu melalui partisipasi masyarakat.

Hanya saja ia tidak menjelaskan lebih lanjut bentuk partisipasi yang dimaksud.

“Apakah semuanya harus keuangan negara ataukah ada partisipasi dari masyarakat?”[]