Banda Aceh – Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, melantik empat Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh, Selasa, 8 Juli 2025.
Keempat pejabat eselon dua tersebut, yakni Alriandi Adiwinata sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kota (BPKK); Fahmi, Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker); Sukmawati, Kepala Dinas Sosial (Dinsos); dan M. Rizal, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP-WH).
Mereka dilantik berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Banda Aceh nomor 800.1.3.1/830/2025 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh
Illiza menginstruksikan jajaran pemerintahannya untuk membangun suasana kerja yang sehat, produktif, dan adaptif terhadap perubahan zaman.
“Jadikan pelayanan publik yang berkualitas sebagai orientasi utama setiap kebijakan dan program kerja,” kata Illiza dikutip dari rilis Pemko Banda Aceh.
Tantangan PAD
Khusus bagi empat pejabat yang baru dilantik, Illiza menyampaikan beberapa arahan dan harapan khusus. Kepada Kepala BPKK, ia mengingatkan tantangan terbesar ke depan adalah meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
“Saudara harus mampu menghadirkan inovasi dalam pengelolaan pendapatan, melakukan pemutakhiran data objek pajak dan retribusi secara menyeluruh, serta memperkuat sistem pengawasan aset daerah,” ujarnya.
Dia juga menekankan pentingnya transformasi digital dalam layanan keuangan. Selain itu, sistem yang transparan, akuntabel, dan mudah sehingga bisa diakses oleh masyarakat.
Tenaga Kerja Lokal
Kepada kepala dinas tenaga kerja, Illiza mewanti-wanti menekan tingkat pengangguran terbuka yang masih menjadi persoalan nyata. “Kita membutuhkan terobosan dalam menyiapkan tenaga kerja lokal yang lebih kompeten dan siap bersaing.”
Salah satu program prioritas yang harus segera ditindaklanjuti adalah Banda Aceh Academy—sebuah platform pelatihan dan inkubasi digital yang menjadi ruang bagi generasi muda dan pencari kerja untuk meningkatkan keterampilan dan akses ke dunia kerja.
“Saya minta saudara menjadikan program ini sebagai prioritas utama dan mengorkestrasi kolaborasi lintas sektor dalam pelaksanaannya,” kata Illiza.
Ketegasan yang Santun
Sementara Kasatpol PP/WH Banda Aceh diminta agar segera melakukan penataan ulang pola kerja dalam rangka mewujudkan ketertiban dan kenyamanan kota sebagai wajah pemerintahan
“Masyarakat masih menyampaikan berbagai keluhan terkait pelanggaran qanun, ketidaknyamanan di ruang publik, dan belum maksimalnya penegakan syariat Islam,” ujarnya.
“Lakukan pembenahan dengan pendekatan yang humanis namun tegas. Jadikan Satpol PP dan WH sebagai simbol ketegasan yang santun, serta pelayanan yang solutif di lapangan,” tambahnya.
Dampak Nyata
Terakhir, kepada kepala dinas sosial, Illiza menitipkan persoalan sosial yang sangat kompleks dan memerlukan penanganan yang tidak biasa, mulai dari kemiskinan, lansia terlantar, penyandang disabilitas, anak jalanan, hingga maraknya pengemis musiman.
Dia tak tidak ingin program-program sosial hanya bersifat seremonial atau berbasis angka semata. “Harus ada dampak nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Pastikan data penerima bantuan sosial akurat dan diperbarui secara berkala, serta libatkan semua pemangku kepentingan untuk membangun jaring pengaman sosial yang benar-benar berfungsi,” ucap Illiza.
Illiza mengatakan pelantikan ini harus dimaknai sebagai titik awal dari pengabdian baru. “Saya ingin setiap pejabat tidak hanya menjadi administrator, tetapi menjadi pemimpin yang visioner, mampu menggerakkan tim kerja, membangun semangat, dan menghasilkan terobosan-terobosan yang berdampak.”
“Tunjukkan bahwa jabatan bukanlah hadiah, melainkan amanah dan ujian,” tandasnya.[]
Komentar
Tanggapilah dengan bijak dan bertanggung jawab. Setiap tanggapan komentar di luar tanggung jawab redaksi. Privacy Policy