Gaza – Sebuah organisasi swasta baru yang berbasis di Amerika Serikat, Yayasan Kemanusiaan Gaza (GHF), akan mengawasi pengiriman bantuan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan di Gaza.
Namun, PBB dan organisasi-organisasi kemanusiaan kini meradang karena GHF akan menjalankan operasi kemanusiaan itu dengan memakai tentara bayaran.
Para tentara bayaran itu eks serdadu Amerika Serikat yang dilatih Israel dan dilengkapi peralatan taktis untuk mengelola distribusi bantuan di seluruh wilayah selatan Gaza.
Menurut sumber-sumber Israel, operasi kemanusiaan itu akan diluncurkan pada akhir Mei, dengan dukungan dari kabinet Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, meskipun persiapannya masih berlangsung, The New Arab melaporkan.
Jake Wood, seorang mantan veteran militer AS dan mantan pemimpin kelompok bantuan bencana Team Rubicon, akan memimpin GHF.
Jake Wood bersama William McNulty sebelumnya membentuk Team Rubicon pada Januari 2010 setelah gempa bumi Haiti. Wood langsung memimpin tim medis ke Port-au-Prince tiga hari setelah gempa bumi.
GHF mengklaim misinya adalah memulihkan akses bantuan ke Gaza dengan pendekatan yang “transparan, independen, dan aman”. Yayasan ini berjanji menyediakan jatah makanan pokok bagi warga Palestina di Gaza.
Dokumen-dokumen yang bocor menunjukkan GHF bertujuan menjangkau hingga dua juta orang melalui titik-titik distribusi yang dikontrol dengan ketat, menggunakan kendaraan lapis baja dan konvoi yang dilacak oleh GPS-meskipun beberapa pihak memperdebatkan angka ini.
Meskipun rincian pendanaan masih belum jelas, yayasan tersebut mengatakan akan mendirikan pusat distribusi yang aman untuk melayani 1,2 juta orang pada awalnya, dengan rencana untuk memperluas bantuan kepada semua warga Palestina di Gaza pada akhirnya. Inisiatif ini akan berkoordinasi dengan militer Israel, dan kontraktor keamanan swasta akan melindungi lokasi-lokasi distribusi.
Menurut Al Jazeera, GHF berencana memulai beroperasi pada akhir Mei. Yayasan ini bermaksud mendistribusikan pasokan makanan pokok kepada warga Palestina di tengah blokade parah yang telah berlangsung selama dua bulan.
Menurut laporan PBB baru-baru ini, satu dari lima orang di Gaza berisiko mengalami kelaparan, dan 93 persen di antaranya mengalami kekurangan pangan yang ekstrem.
Israel, di bawah tekanan internasional yang semakin meningkat untuk mengizinkan bantuan kemanusiaan, mencari mekanisme yang mereka yakini akan mencegah bantuan sampai ke tangan Hamas, kelompok Palestina yang memerintah Gaza.
Organisasi-organisasi kemanusiaan berpendapat bahwa sebagian besar bantuan yang ditujukan untuk warga sipil tidak dialihkan kepada para militan.
Operasi itu tidak akan melibatkan PBB atau lembaga bantuan lokal. Sebaliknya, kontraktor swasta akan mendistribusikan kotak-kotak bantuan–yang masing-masing berisi 50 makanan lengkap–di bawah pengawasan ketat dan independen dari otoritas Palestina.
Setiap kotak dihargai USD 65 (sekitar Rp1 juta), yang mencakup makanan, air, produk kebersihan, dan obat-obatan selama seminggu. Yayasan ini mengklaim memiliki pengawasan keuangan dari firma audit internasional dan nasihat hukum dari para ahli hukum kemanusiaan.
Puluhan kontraktor swasta itu telah tiba di Tel Aviv. Foto-foto yang dipublikasikan di media Israel menunjukkan tentara Amerika bersenjata lengkap yang menerima pengarahan di Israel.
Meskipun identitas mereka masih dirahasiakan, laporan-laporan mengindikasikan banyak di antara mereka adalah veteran unit militer elite AS yang memiliki pengalaman di zona konflik di seluruh dunia.
Duta Besar AS untuk Israel Mike Huckabee mengatakan pada awal Mei lalu bahwa Israel tidak akan terlibat dalam pendistribusian bantuan di daerah kantong tersebut tetapi akan memberikan keamanan bagi operasi GHF.
Kantor berita AP melaporkan GHF yang baru dibentuk telah mengeluarkan proposal untuk menerapkan sistem distribusi bantuan baru, menggantikan sistem saat ini yang dijalankan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan lembaga bantuan internasional lainnya.
Namun, GHF telah dikecam secara luas oleh PBB dan lembaga-lembaga kemanusiaan, yang bersikeras bahwa mereka telah memiliki kapasitas untuk memberikan bantuan yang sangat dibutuhkan jika Israel mengizinkannya.
Pada pertemuan Dewan Keamanan PBB baru-baru ini, kepala kemanusiaan PBB Tom Fletcher mengecam GHF mengatakan GHF hanya akan memberikan bantuan kepada sebagian kecil dari populasi Gaza dan meninggalkan banyak kebutuhan kritis yang tidak terpenuhi.
Fletcher menuduh inisiatif tersebut mengubah kelaparan menjadi alat tawar-menawar politik dan menggambarkannya sebagai pengalih perhatian yang dapat menyebabkan kekerasan dan pengungsian lebih lanjut.
Rencana tersebut juga telah menuai kritik tajam dari lebih dari selusin LSM Inggris dan internasional, yang mengutuknya sebagai “kepura-puraan yang berbahaya dan dipolitisasi” yang dapat memperburuk krisis kemanusiaan di Gaza.[]
Komentar
Tanggapilah dengan bijak dan bertanggung jawab. Setiap tanggapan komentar di luar tanggung jawab redaksi. Privacy Policy