Jakarta – Paguyuban Alumni Ilmu Komunikasi UGM (Publikom Gama) menyerahkan tujuh poin rekomendasi kedaulatan komunikasi kepada Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Rekomendasi diterima Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria di kantornya di Jakarta Pusat, Senin, 3 Februari 2025.
Ketua Umum Publikom Gama Agus Sudibyo menegaskan, tanpa kedaulatan komunikasi, demokrasi Indonesia ibarat rumah tanpa pagar, rentan disusupi kepentingan asing.
“Jagat komunikasi yang bermartabat dan beretika harus menjadi prioritas utama. Kita tidak boleh hanya menjadi penonton di tanah sendiri,” ujarnya.
Menurut Agus, arus informasi dan komunikasi harus berpijak pada nilai-nilai demokrasi, good governance, serta etika publik.
Baca juga: Meta AI Hadir di WhatsApp, Komdigi Tempuh Langkah Ini
Karena itu, Publikom Gama menekankan pentingnya penerapan hukum positif Indonesia seperti UU Pers, UU Penyiaran, UU Perlindungan Data Pribadi, serta Perpres Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas (Publisher Right) guna melindungi ekosistem media dan informasi nasional.
Publikom Gama juga menyoroti kedaulatan digital sebagai elemen krusial bagi masa depan ekonomi Indonesia. Jika tidak dikelola dengan baik, kata dia, Indonesia hanya akan menjadi ladang eksploitasi digital bagi raksasa teknologi global.
”Kita harus memastikan arus data nasional tetap berada dalam kendali kita. Infrastruktur digital seperti pusat data, jaringan internet, dan teknologi komunikasi harus dikuasai secara mandiri,” jelas Agus yang juga Ketua Dewan Pengawas LPP TVRI.
Regulasi yang mengatasi monopoli dalam industri media, informasi, dan teknologi juga dinilai penting agar ekonomi digital Indonesia dapat berkembang tanpa ketergantungan berlebihan pada korporasi asing.
Langkah ini sejalan dengan visi Indonesia Maju 2045, yang menargetkan Indonesia menjadi pemain utama di sektor teknologi global.
Menghadapi revolusi kecerdasan buatan (AI), Publikom Gama mengingatkan teknologi ini bisa menjadi alat pembebasan atau justru menjadi belenggu baru.
“AI adalah pedang bermata dua. Tanpa literasi yang memadai, kita bisa terjebak dalam jerat algoritma yang mengancam privasi, menyebarkan hoaks, hingga melumpuhkan industri kreatif lokal,” ujar Ketua Dewan Pertimbangan Organisasi Publikom Gama Imam Wahyudi, yang bersama lima kolega lainnya ikut hadir dalam pertemuan dengan Wamen Nezar Patria.
Baca juga: DeepSeek, AI Cina yang Geser Chat GPT dari Toko Apple
Solusinya, lanjut Imam, Publikom Gama mendorong pemerintah segera menerbitkan panduan AI yang praktis dan aplikatif bagi mahasiswa, wartawan, peneliti, dan kreator konten. Dengan begitu, kata dia, Indonesia tidak hanya menjadi konsumen pasif teknologi global, tetapi juga pencipta inovasi digital yang mandiri.
Era digital adalah medan perang baru, dan Indonesia tidak boleh hanya menjadi pion dalam permainan teknologi global. Terkait itu, Publikom Gama menyerukan langkah konkret untuk memastikan kedaulatan komunikasi dan digital benar-benar menjadi pilar utama pemerintahan Prabowo-Gibran.
“Jika data adalah minyak baru, maka kedaulatan komunikasi adalah kunci untuk menjaga energi bangsa tetap menyala. Kita tidak boleh menyerahkan kendali masa depan kita kepada pihak luar,” ujar Imam, jurnalis senior yang mantan anggota Dewan Pers ini.
Nezar Patria menyambut baik rekomendasi tersebut. Kementerian Komdigi, kata dia, akan menelaahnya lebih lanjut untuk diintegrasikan ke dalam kebijakan nasional.
“Masukan dari akademisi dan praktisi seperti Publikom Gama sangat berharga dalam membangun regulasi yang adaptif dan berorientasi pada kepentingan publik,” ujar Nezar.
Masukan tersebut, tambah dia, datang di saat yang tepat, di kala Pemerintah memang sedang konsen dengan isu kedaulatan digital.
“Komdigi akan memperhatikan benar masukan Publikom, dan meminta Publikom untuk selalu siap bekerjasama dengan Pemerintah terkait isu kedaulatan komunikasi.”[]
Komentar
Tanggapilah dengan bijak dan bertanggung jawab. Setiap tanggapan komentar di luar tanggung jawab redaksi. Privacy Policy