Jakarta – Anggota DPR Fraksi Partai Nasdem Ahmad Sahroni dicopot dari posisinya sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR. Ia kini menjabat sebagai anggota Komisi I DPR.
Sementara posisi Wakil Ketua Komisi III DPR yang ditinggalkan Sahroni kini diisi Rusdi Masse Mappasessu, sebelumnya anggota Komisi IV DPR.
Surat penggantian Sahroni dari pimpinan Komisi III DPR beredar di kalangan wartawan, Jumat, 29 Agustus 2025. Surat bernomor F.NasDem.758/DPR-RI/VIII/2025 tersebut ditandatangani Ketua Fraksi Partai NasDem Viktor Bungtilu Laiskodat. Sahroni sebagai Sekretaris Fraksi Partai NasDem juga meneken surat itu.
Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Hermawi Taslim membenarkan mutasi tersebut.
“Rotasi rutin,” ujar Hermawi dilansir Kompas.com, Jumat.
Dia membantah jika Sahroni dicopot dari jabatannya. Hermawi menyebut, itu hanyalah langkah Nasdem dalam melakukan penyegaran. “Tidak ada pencopotan, hanya penyegaran,” imbuhnya.
Saat ditanya apakah rotasi dilakukan karena ucapan kontroversial Sahroni baru-baru ini, Hermawi kembali membantah.
“Rotasi biasa saja,” kata Hermawi.
Sebagai anggota DPR, Sahroni sebelumnya tak begitu dikenal publik. Ia hanya beberapa kali muncul memperlihatkan kedekatannya dengan aparat.
Ketika ia muncul, ucapannya kerap menyudutkan rakyat. Catatan Line1.News, Sahroni pernah melontarkan ucapan yang memicu kecaman dari Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan, Irvan Saputra, terkait kasus anggota TNI menyerang warga pada November 2024.
Saat kunjungan kerja ke Polda Sumut pada Jumat, 15 November 2024, Sahroni meminta warga jangan semena-mena jika diingatkan aparat untuk tidak melakukan hal yang mengganggu keamanan masyarakat.
Baca juga: LBH Medan Kecam Pernyataan Wakil Ketua Komisi III DPR Soal Kasus TNI Serang Warga
Beberapa hari terakhir, juga di Polda Sumut, Sahroni kembali pamor gegara ucapan “tolol” setelah merespons kritik keras dari publik yang memunculkan desakan agar DPR dibubarkan.
Desakan itu mencuat seiring munculnya rincian gaji dan penghasilan anggota DPR yang dinilai fantastis hingga Rp 230 juta, namun dinilai tak diimbangi dengan kinerja anggota DPR.
Di sisi lain, adanya kenaikan tunjangan bagi anggota DPR di tengah kondisi ekonomi yang sulit di masyarakat dianggap tidak pantas.
Seperti tak terima dikritik, Sahroni merespons desakan pembubaran DPR RI itu saat melakukan kunjungan kerja ke Polda Sumut pada Jumat, 22 Agustus 2025.
Dia bilang, desakan untuk membubarkan DPR merupakan sikap keliru. Sahroni bahkan menyebut pandangan ini sebagai mental orang tolol.
Sahroni mengingatkan boleh saja mengkritik DPR, mencacai maki dan komplain. Hanya saja harus punya adat istiadat dan sopan santun dalam menyampaikan kritik.
“Mental manusia yang begitu adalah mental orang tertolol sedunia. Catat nih, orang yang cuma bilang bubarin DPR itu adalah orang tolol sedunia. Kenapa? Kita nih memang orang semua pintar semua? Enggak bodoh semua kita.”[]


Komentar
Tanggapilah dengan bijak dan bertanggung jawab. Setiap tanggapan komentar di luar tanggung jawab redaksi. Privacy Policy