Prabowo Soal Tarik TNI dari Pengamanan Sipil: Itu Debatable

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menyatakan sebagian isi 17+8 Tuntutan Rakyat masuk akal tapi beberapa perlu dirundingkan.

“Ya saya kira kita pelajari sebagian masuk akal, sebagian kita bisa berunding, kita bisa berdebat. Saya katakan tuntutan saya kira banyak yang masuk akal, banyak yang menurut saya normatif dan bisa kita bicarakan dengan baik,” ujar Prabowo di Hambalang, Jawa Barat, akhir pekan ini dilansir dari detik.com.

Dua poin Tuntutan 17+8 untuk Prabowo meminta sang presiden menarik TNI dari pengamanan sipil dan memastikan tidak ada kriminalisasi demonstran.

Terkait menarik militer dari pengamanan sipil, Prabowo menyebut hal ini masih diperdebatkan. Sebab, kata dia, salah satu tugas TNI  adalah menjaga masyarakat dari ancaman apapun.

“Jadi, terorisme itu ancaman, membakar-bakar ancaman, membuat kerusuhan itu ancaman kepada rakyat, masa tarik TNI dari pengamanan sipil? Itu menurut saya debatable, tapi saya akan melaksanakan tugas yang diberikan oleh UUD kepada saya,” tegasnya.

Baca juga: 17+8 Tuntutan Rakyat Minta TNI Kembali ke Barak, Ini Tanggapan Kapuspen

Poin kedua tuntutan terhadap Prabowo adalah membentuk tim investigasi independen kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, maupun semua korban kekerasan aparat selama demonstrasi 28-30 Agustus dengan mandat jelas dan transparan.

“Saya kira kalau tim investigasi independen ini masuk akal. Saya kira itu masuk akal, saya kira bisa dibicarakan dan nanti kita lihat bentuknya kayak gimana,” kata dia.

Di kesempatan itu, Prabowo menyerukan aparat penegak hukum harus bertindak proporsional. Dia meyakini terhadap aparat yang tidak proporsional akan dilakukan penegakan etik dan hukum.

Baca juga: Respons 17+8 Tuntutan Rakyat, DPR Hentikan Tunjangan Perumahan dan Pangkas Fasilitas Anggota

“Saya kira itu yang keharusan, bahwa semua petugas harus bertindak proporsional,” katanya.

“Kalau tidak bertindak proporsional, petugas juga harus bertanggung jawab. Dan kita sudah buktikan kan, ada yang ditindak, ada yang diinvestigasi, bahkan kalau tidak salah sudah ada yang diberhentikan. Jadi, harus proporsional,” imbuhnya lagi.

Meski begitu, Prabowo mengatakan agar demonstrasi dilakukan secara damai alias tidak dengan bakar-membakar. Dia menyinggung kematian ASN di Makassar akibat Gedung DPRD dibakar pihak-pihak tak bertanggung jawab.

“Tapi, sekali lagi, gerakan bakar-bakar di seluruh dunia, ini adalah gerakan yang tergolong sangat membahayakan dan mengancam nyawa orang lain. Terbukti ada empat orang di Makassar tidak berdosa, ASN yang mati karena kebakaran.”[]