Mahasiswa: Rehab Rumah Dinas Ketua DPRA Rp4,7 Miliar Lukai Hati Rakyat

Lhokseumawe – Mahasiswa menyoroti anggaran rehabilitasi Rumah Dinas Jabatan Ketua DPRA bersumber dari APBA tahun 2025 mencapai Rp4,7 miliar. Mahasiswa menilai tidak pantas dana sebanyak itu hanya untuk merehab Rumah Ketua DPRA saat tingkat kemiskinan di Aceh masih sangat tinggi.

“Kita sangat menyayangkan anggaran rehab Rumah Dinas Ketua DPRA Rp4,7 miliar di tengah kondisi masih banyak rumah rakyat yang belum layak huni. Kebijakan rehab Rumah Dinas Ketua DPRA dengan dana APBA sebesar itu jelas melukai hati rakyat,” tegas Sekretaris Jenderal Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Malikussaleh, Zulfikar kepada Line1.News, Selasa sore, 4 Maret 2025.

Baca juga: Pagu Rehabilitasi Rumah Dinas Ketua DPRA Rp4,7 Miliar, Ini Data Rehab Ruang Komisi dan Fraksi

Zulfikar menyebut penganggaran rehab Rumah Dinas Ketua DPRA senilai Rp4,7 miliar adalah kebijakan yang ‘sakit’ dari pola pikir pejabat Sekretariat DPRA saat ini. Karena itu, mahasiswa mendesak Ketua DPRA Zulfadhli menolak kebijakan rehab rumah dinas tersebut. “Kebijakan itu tidak ada indikatornya sama sekali untuk kesejahteraan rakyat Aceh. Jangan mengaku memperjuangkan kesejahteraan rakyat kalau kenyataannya DPRA hanya retorika sejahtera, tapi realitanya rakyat sengsara,” ujarnya.

Menurut Zulfikar, APBA seharusnya dirancang untuk mendorong kemajuan daerah dan kesejahteraan rakyat Aceh, terutama dalam bidang pendidikan serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Namun, kata dia, kenyataannya alokasi anggaran justru lebih banyak untuk pengadaan yang tidak berdampak langsung kepada kesejahteraan rakyat.

“Sementara masyarakat terus menjadi prioritas paling belakang. Padahal, Aceh masih tercatat sebagai provinsi termiskin di Sumatra. Kapan Pemerintah Aceh bisa mengentaskan kemiskinan jika kebijakan yang dikeluarkan masih melukai hati rakyat,” Zulfikar mempertanyakan.

Baca juga: Pengadaan Ranjang, Lemari Pakaian, Kulkas Hingga Dispenser Rumah Dinas DPRA dari Uang Rakyat, Ini Datanya

Selain besarnya anggaran rehab Rumah Dinas Ketua DPRA, miliaran dana APBA 2025 juga terkuras untuk berbagai pengadaan barang pada Rumah Dinas Pimpinan dan Anggota DPRA. Mulai dari pengadaan ranjang, lemari pakaian utama, lemari pakaian anak, kulkas, televisi, dispenser, meja makan, dan sofa set.

“Kebijakan pengadaan barang-barang tersebut tidak mencerminkan urgensi yang sebenarnya dihadapi oleh rakyat Aceh saat ini. Di tengah kondisi Aceh yang masih bergulat dengan kemiskinan, keterbatasan akses pendidikan, serta buruknya layanan kesehatan dan infrastruktur, DPRA justru sibuk mengutamakan anggaran yang jauh dari kepentingan rakyat,” ungkap Zulfikar.

Zulfikar menilai pengadaan barang pada Rumah Dinas DPRA itu sama sekali bukan kebutuhan mendesak. “Seharusnya anggaran daerah digunakan untuk hal-hal yang benar-benar berdampak pada kesejahteraan rakyat, bukan sebaliknya,” tegasnya.

Sekjen BEM Unimal ini menuntut Ketua DPRA Zulfadhli segera meninjau kembali kebijakan anggaran tersebut dan berhenti mengabaikan suara rakyat. “Jika DPRA terus melanjutkan kebijakan yang tidak prorakyat, maka ini bisa menjadi bukti nyata bahwa lembaga tersebut lebih mementingkan kepentingan politik dibandingkan nasib masyarakat Aceh,” pungkasnya.

Baca juga: Mualem Keluarkan Edaran, ‘Jangan Eksekusi’ Kegiatan APBA yang tak Sesuai Visi-Misi Gubernur-Wagub

Diketahui, Gubernur Aceh, Muzakkir Manaf atau Mualem telah meminta para kepala SKPA mengidentifikasi kegiatan yang sudah dianggarkan dalam APBA tahun 2025 yang sesuai dengan pencapaian visi, misi, dan program Quick Wins Gubernur dan Wakil Gubernur (Wagub). Untuk program dan kegiatan yang tidak mendukung visi-misinya, Mualem meminta supaya ditunda pelaksanaannya alias ‘jangan dieksekusi’ hingga disesuaikan kembali.

Zulfikar berharap kegiatan rehab Rumah Dinas Ketua DPRA dan pengadaan berbagai barang untuk Rumah Dinas DPR Aceh di dalam APBA 2025 turut dicoret alias dibatalkan.[]