Lhokseumawe – Pemerintah Kota Lhokseumawe kini memiliki m-Broh. Aplikasi besutan tim peneliti Politeknik Negeri Lhokseumawe (PNL) ini akan membantu pengelolaan retribusi sampah.
Sekretaris Daerah Lhokseumawe Teuku Adnan menyebut aplikasi m-Broh ini bakal memperkuat tata kelola kebijakan terkait pengelolaan manajemen sampah di Kota Lhokseumawe.
“Dengan adanya aplikasi ini, diharapkan proses pengumpulan dan pengelolaan retribusi sampah menjadi lebih transparan, efektif, dan akuntabel,” ujar Adnan saat membuka grup diskusi terfokus penerapan m-Broh dan tata kelola kebijakannya, di Aula Kantor Wali Kota Lhokseumawe, pada Senin dikutip Selasa, 6 Agustus 2024.
Dia mengajak seluruh peserta diskusi dan masyarakat Lhokseumawe mendukung penuh implementasi aplikasi tersebut. Adnan juga berharap aplikasi m-Broh bisa menjadi contoh bagi daerah lain.
Adnan juga mengapresiasi tim peneliti atas hadirnya aplikasi tersebut. “Kami sangat mengapresiasi upaya dan kerja keras tim peneliti Politeknik Negeri Lhokseumawe yang telah memberikan solusi yang sangat dibutuhkan oleh kota ini,” ujarnya.
Aplikasi m-Broh dikembangkan sebagai bentuk dukungan terhadap upaya Pemerintah Lhokseumawe meningkatkan efisiensi pengelolaan retribusi sampah.
Menurut ketua panitia diskusi, Indra Wijaya, m-Broh dirancang untuk memudahkan proses retribusi sampah melalui sistem digital yang transparan dan akuntabel.
Program ini, kata dia, bentuk implementasi MoU antara Politeknik Negeri Lhokseumawe dan Pemerintah Kota Lhokseumawe beberapa waktu lalu.
“Dengan aplikasi ini, kami berharap dapat memberikan kontribusi positif bagi Kota Lhokseumawe, terutama dalam optimalisasi pendapatan pengelolaan sampah yang lebih baik dan teratur,” ujar Akademisi Politeknik Negeri Lhokseumawe tersebut.
Lewat aplikasi itu, tambah Indra, diharapkan dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pengelolaan sampah.
“Kami ingin masyarakat merasa lebih terlibat dan bertanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan mereka sendiri. Dengan sistem digital ini, diharapkan ada transparansi yang lebih besar dan kemudahan dalam melakukan pembayaran retribusi.”
Diskusi tersebut dihadiri para peneliti, akademisi, perwakilan dari dinas terkait, serta 49 perangkat gampong di Lhokseumawe.[]
Komentar
Tanggapilah dengan bijak dan bertanggung jawab. Setiap tanggapan komentar di luar tanggung jawab redaksi. Privacy Policy