Takengon – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Aceh Tengah–Bener Meriah mendukung Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tetap berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia.
Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua HMI Gayo Afdahalal melalui rilis yang diterima Line1.News, Selasa, 27 Januari 2026.
Ia menilai, posisi Polri sebagai alat negara yang langsung bertanggung jawab kepada presiden akan membuat kinerja kepolisian lebih efektif, khususnya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
“Jika Polri ditempatkan di bawah kementerian, dikhawatirkan justru akan memperpanjang rantai birokrasi dan menghambat kecepatan respons Polri dalam menjaga kamtibmas,” ujar Afdahalal.
Dia mengklaim kalangan mahasiswa mendukung Polri sebagai institusi independen, profesional, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Afdahalal juga menilai Polri harus mampu bertindak cepat dan tegas dalam menjaga stabilitas keamanan tanpa terhambat kepentingan birokrasi berlebihan.
Baca juga: Kapolri Tolak Polri di Bawah Kementerian, Singgung Amanat Reformasi dan ABRI
Lebih lanjut, ia menegaskan keberadaan Polri di bawah presiden merupakan bentuk penguatan institusi agar dapat menjalankan tugas pokoknya secara optimal, yakni melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat.
“Mahasiswa berharap Polri tetap fokus pada pengabdian kepada masyarakat serta terus meningkatkan profesionalisme dan transparansi dalam setiap pelaksanaan tugas.”
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menolak tegas wacana Polri di bawah kementerian. Ia tetap berpegang pada posisi Polri langsung di bawah presiden. Hal itu disampaikan Sigit saat rapat kerja di Komisi III DPR, Jakarta, Senin, 25 Januari 2026.
Sigit menilai penempatan Polri di bawah kementerian melemahkan institusi itu bahkan Presiden RI.
Posisi Polri langsung di bawah Presiden RI disebutnya akan sangat membantu kepala negara. Sementara penempatan Polri di bawah kementerian khusus akan menimbulkan potensi “matahari kembar”.
“Di satu sisi kita betul-betul bisa berada langsung di bawah Bapak Presiden sehingga pada saat Presiden membutuhkan kami, maka kami bisa bergerak tanpa harus ada kementerian-kementerian…. Ini menimbulkan potensi ‘matahari kembar’ menurut saya.”[]
Komentar
Tanggapilah dengan bijak dan bertanggung jawab. Setiap tanggapan komentar di luar tanggung jawab redaksi. Privacy Policy