Lhokseumawe – Pemko Lhokseumawe mengalokasikan dana bantuan dari berbagai pihak total Rp9,7 miliar lebih untuk penanganan dampak bencana pada 6 organisasi perangkat daerah (OPD).
Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Lhokseumawe, Teguh Heriyanto, menjawab Line1.News, Rabu, 18 Februari 2026, mengatakan dari total Rp9,7 miliar lebih dana bantuan berbagai pihak tersebut, masuk ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Rp9,2 M lebih. Sisanya sekitar Rp500 juta, menurutnya, masuk ke Rekening Posko Bencana/Musibah Banjir Kota Lhokseumawe.
Teguh merincikan dana bantuan masuk ke RKUD Pemko Lhokseumawe Rp9,2 M lebih, OPD penerimanya [dialokasikan untuk kegiatan pada]: Dinas PUPR Rp7,5 M; BPBD Rp650 juta; Setda (Bagian Kesra) Rp500 juta; Disperindagkop-UKM Rp500 juta, Badan PP [Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana/DP3AP2KB, red] Rp100 juta; dan Dinas P & K Rp44 juta.
“Sementara yang [nilainya sekitar] Rp500 juta lagi itu masuk ke Rekening Posko Musibah Banjir,” kata Teguh melalui pesan singkat.
Namun, Teguh tidak mengetahui nama OPD penerima dana sekitar Rp500 juta tersebut. “Karena itu mekanisme tidak melalui APBK”.
Rp452 Juta Masuk Rekening Posko Bencana
Kepala Bagian Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Lhokseumawe, Muhammad Rahmat, menjawab Line1.News, Kamis, 19 Februari 2026, mengatakan dana bantuan yang masuk ke Rekening Posko Bencana Rp452 juta.
“[Dari dana tersebut] Yang sudah direncanakan Rp20 juta untuk trauma healing. Yang lain [Rp432 juta] menunggu pertimbangan dinas teknis dan arahan pimpinan untuk digunakan bagi kegiatan yang berkenaan dengan bencana,” ujar Rahmat via pesan singkat.
Keterangan Rahmat tersebut mengkonfirmasi bahwa dana bantuan dari pihak luar yang masuk ke Rekening Posko Bencana/Musibah Banjir Kota Lhokseumawe Rp452 juta, bukan Rp500 juta.
Lihat di SIRUP
Soal data perincian dana bantuan Rp9,2 M lebih yang masuk ke RKUD, dialokasikan oleh Pemko Lhokseumawe untuk kegiatan apa saja, Teguh menyarankan Line1.News melihat langsung di Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP). “Karena sudah di-input oleh masing-masing OPD penerima bantuan keuangan,” ucapnya.
Beberapa kali dilihat Line1.News sejak akhir pekan lalu hingga Kamis, 19 Februari 2026, dalam daftar paket penyedia dan swakelola yang sudah di-input pada Rencana Umum Pengadaan (RUP) Dinas PUPR Lhokseumawe tahun 2026, tidak ada satu paket pun yang tertulis “bantuan [dari…]” di nomenklatur kegiatan atau pekerjaan.
Sehingga dari daftar paket tersebut, sejauh ini tidak dapat diketahui: paket mana saja yang dananya bersumber dari bantuan pihak luar untuk penanganan dampak bencana di Lhokseumawe, yang dialokasikan pada Dinas PUPR Rp7,5 M?
Wali Kota Sayuti Abubakar, dalam keterangannya dirilis pada laman Pemko Lhokseumawe, Selasa, 27 Januari 2026, menyebut dana bantuan dari berbagai pihak total Rp9,7 M lebih itu, direncanakan untuk berbagai kegiatan pemulihan pascabencana. Di antaranya, pembangunan jembatan sementara dan akses jalan darurat, serta normalisasi sungai, saluran pembuang, dan drainase di sejumlah gampong rawan banjir.
Selain itu, penanganan lereng longsor dan kawasan rawan bencana, pemeliharaan dan rehabilitasi infrastruktur pascabencana, program trauma healing bagi masyarakat terdampak, normalisasi dan rehab pintu air Waduk/Reservoir Pusong, pemeliharaan saluran sekunder, pemberdayaan PAUD pascabencana untuk mendukung pemulihan sosial dan psikologis anak-anak, serta program pemulihan lainnya.
Jika mengacu keterangan wali kota tersebut, dilihat Line1.News dalam daftar paket swakelola Dinas PUPR Lhokseumawe tahun 2026, terdapat paket normalisasi Reservoir Pusong Rp1 M; rehab Pintu Air Waduk/Resorvoir Pusong Rp300 juta; dan normalisasi Kolam IPAL Reservoir Rp100 juta.
Selain itu, terdapat belasan paket normalisasi saluran dengan pagu bervariasi, mulai Rp95 juta hingga Rp300 juta. Ada pula sejumlah paket pemeliharaan saluran dengan pagu Rp100 juta hingga Rp350 juta.
Berikutnya, satu paket pengerukan sungai Rp450 juta; satu paket penanganan abrasi bibir pantai Rp400 juta; satu paket penanganan lereng bukit longsor Rp375 juta; dan tiga paket pembangunan jembatan sementara masing-masing Rp50 juta.
Paket BPBD
Dari puluhan paket penyedia yang sudah di-input pada RUP BPBD Lhokseumawe tahun 2026, terdapat satu paket: Belanja Barang Logistik Korban Bencana dengan pagu Rp100 juta.
Keterangan spesifikasi pekerjaan pada paket tersebut: kebutuhan pangan; kebutuhan nonpangan. Belum jelas, apakah paket itu sumber dana bantuan dari pihak luar, atau bukan?
Baca juga: Ini Kata Sekda Lhokseumawe Soal Pengadaan Logistik Darurat Pascabanjir Bantuan Pemprov DKI Jakarta
Rp500 Juta pada Setda
Satu paket pada Setda Lhokseumawe tertulis dengan jelas: Belanja Pengadaan Kebutuhan Logistik Darurat Pasca Banjir Kota Lhokseumawe Bantuan Pemerintah DKI Jakarta, pagu Rp500 juta.
Keterangan uraian pekerjaan pada paket itu: selimut; pampers; mie instant Indomie ayam bawang; susu bayi; makanan bayi; kain sarung; botol susu bayi; mie instan soto.
“Masih berproses,” kata Sekda Lhokseumawe, A. Haris via pesan singkat menjawab Line1.News, Kamis sore, 12 Februari 2026, apakah sudah selesai dilaksanakan pemilihan penyedia paket itu? Jika sudah selesai pemilihan penyedia, apakah paket tersebut sudah mulai direalisasikan?
Menurut Kabag Keistimewaan Aceh dan Kesra Setda Lhokseumawe, Muhammad Rahmat, paket: Pengadaan Kebutuhan Logistik Darurat Pascabanjir Bantuan Pemerintah DKI Jakarta pagu Rp500 juta itu belum direalisasikan lantaran masih dalam proses pengadaan barang/jasa (PBJ).
“Bantuan Rp500 juta dari Pemprov DKI Jakarta. Bantuan [tersebut] masuk ke APBK dan belum dieksekusi karena dalam tahap mekanisme PBJ daerah. Dana sudah diatur peruntukannya dalam bentuk barang kebutuhan balita korban bencana,” ujar Rahmat menjawab Line1.News, Kamis, 19 Februari 2026.
Rp500 Juta pada Disperindagkop-UKM
Dilihat Line1.News, Kamis, 19 Februari 2026, dalam daftar paket penyedia pada RUP Disperindagkop-UKM Lhokseumawe tahun 2026, terdapat paket: Belanja Perencanaan Rehabilitasi Terminal Mon Geudong Kota Lhokseumawe (Donasi Bantuan Warga Kota Surabaya), pagu Rp12 juta. Paket tersebut jenis jasa konsultansi.
Lalu, paket: Rehabilitasi Terminal Mon Geudong Kota Lhokseumawe, pagu Rp458 juta. Keterangan uraian pada paket pekerjaan konstruksi ini: gedung pertokoan/koperasi/pasar permanen, dan spesifikasi pekerjaan: gedung sederhana.
Sementara itu dalam daftar paket sudah di-input pada RUP Badan PP [DP3AP2KB], belum ada yang pagunya Rp100 juta. Begitu pula pada RUP Dinas P & K [Pendidikan dan Kebudayaan], belum muncul paket dengan pagu Rp44 juta.
Sehingga dari daftar paket kedua OPD tersebut, belum dapat diketahui: kegiatan apa bersumber dari dana bantuan pihak luar untuk penanganan bencana di Lhokseumawe?
Baca juga: Lhokseumawe Terima Bantuan Bencana Rp9,7 Miliar, Ini Rinciannya
Berikut rincian sumber bantuan yang diterima Pemko Lhokseumawe Rp9,7 M lebih untuk penanganan bencana:
– Presiden RI Rp4 miliar
– Pemprov DKI Jakarta Rp3 miliar
– Pemkab Lahat, Sumsel Rp200 juta
– Bantuan Hidrometeorologi Provinsi Aceh Rp494.408.725
– Donasi Masyarakat Surabaya Rp1,5 miliar
– Donasi Masyarakat Lahat Rp100 juta
– BAZNAS Tangerang Selatan Rp350 juta
– PT EJJV Engineering Indonesia Rp100 juta
– Donasi lainnya dari masyarakat Rp2.410.000.[]
Komentar
Tanggapilah dengan bijak dan bertanggung jawab. Setiap tanggapan komentar di luar tanggung jawab redaksi. Privacy Policy