Asal Usul Nama Lhokseumawe

Lhokseumawe – Terletak di tepi Selat Malaka, Lhokseumawe merupakan bekas ibu kota Kabupaten Aceh Utara. Pada 21 Juni 2001, Lhokseumawe berdiri sendiri sebagai kota madya, berpisah dari Aceh Utara, berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 yang diteken Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.

Awalnya Lhokseumawe mencakup tiga kecamatan: Banda Sakti, Muara Dua, dan Blang Mangat. Lalu pada 2006, Muara Dua dimekarkan menjadi dua kecamatan: Muara Dua dan Muara Satu.

Kata Lhokseumawe sendiri berasal dari gabungan kata “Lhok” yang berarti dalam, teluk, atau palung laut. Sementara “Seumawe” berarti air yang berputar atau mata air. Nama ini sangat menggambarkan karakter geografis Lhokseumawe yang berada di pinggir laut.

Ada juga yang mengatakan bahwa nama ini berasal dari seorang teungku, yakni Teungku Lhokseumawe. Ia tokoh penting yang dimakamkan di Uteun Bayi, kampung tertua di Kecamatan Banda Sakti.

Keberadaan Kota Lhokseumawe tak pernah lepas dari Kerajaan Pasai sekitar abad ke-13. Namun pada 1524, Lhokseumawe masuk ke dalam wilayah berdaulat Kesultanan Aceh, di bawah pemerintahan Uleebalang Kutablang.

Namun, setelah perlawanan Aceh terhadap Belanda melemah pada 1903, Lhokseumawe jatuh ke tangan Belanda dan diberi status Bestuur van Lhokseumawe.

Pada dekade kedua abad ke-20, Belanda mulai membangun infrastruktur penting seperti pelabuhan, pasar, stasiun kereta api, dan kantor pemerintahan di daerah yang saat itu hanya dihuni sekitar 5.500 jiwa. Desa-desa seperti Kampung Keude Aceh, Kampung Jawa, dan Kampung Kutablang mulai berkembang, menjadikan Lhokseumawe sebagai pusat kegiatan pemerintahan dan militer.

Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, penduduk semakin ramai berdatangan dari berbagai daerah sekitar seperti Buloh Blang Ara, Matangkuli, dan Pidie. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, ada peluang untuk meningkatkan status Lhokseumawe menjadi Kota Administratif. Pada 14 Agustus 1986, Presiden Soeharto menandatangani pembentukan Kota Administratif Lhokseumawe, yang diresmikan pada 31 Agustus 1987. Mahyiddin AR menjadi walikotif atau wali kota administratif pertama. Ia dilantik oleh Gubernur Aceh Profesor Ibrahim Hasan.[]