Anggota DPRK Banda Aceh Sarankan Pj Wali Kota Jalin Komunikasi dengan Semua Stakeholder

Ketua Fraksi Partai Gerindra, Ramza Harli
Ketua Fraksi Partai Gerindra Ramza Harli. Foto: Istimewa

Banda Aceh – Anggota DPRK Banda Aceh yang juga Ketua Fraksi Partai Gerindra, Ramza Harli, menyarankan Penjabat Wali Kota Banda Aceh Almuniza Kamal yang baru saja dilantik menjalin komunikasi dengan Dewan dan semua stakeholder terkait pengambilan kebijakan.

Dia juga menyarankan Almuniza membantu mempersiapkan pemerintahan Illiza-Afdhal yang bakal dilantik sebagai Wali Kota-Wakil Wali Kota Banda Aceh awal Februari 2025 mendatang.

“Almuniza harus mendukung wali kota dan wakil wali kota yang telah dipilih oleh warga kota Banda Aceh,” ujar Ramza dalam keterangan tertulis kepada Line1.News, Senin malam, 16 Desember 2024.

Baca Juga: Beratnya Beban Pasukan Oranye Banda Aceh, 593 Personel Layani 90 Desa

Dalam masa dua bulan tugas, sebut Hamza, Almuniza bisa fokus menyiapkan segala sesuatu agar setelah dilantik wali kota definitif dengan mudah melaksanakan tugas memenuhi janji-janji kampanyenya.

“Sebaiknya fokus saja untuk membantu kelancaran pemerintahan yang definitif yang sebentar lagi akan dilantik,” ujar Ramza yang juga ketua tim pemenangan Illiza-Afdhal.

Selain itu, saran Ramza, dalam pengambilan keputusan Almuniza berkomunikasi juga dengan Illiza-Afdhal. “Agar pemerintahan Illiza-Afdhal bisa berjalan dengan lancar setelah dilantik, sebaiknya Pj Wali Kota mengajak Illiza-Afdhal membentuk semacam pemerintahan transisi untuk melakukan sinkronisasi berbagai visi misi wali kota terpilih,” pinta Hamza.

Baca Juga: Serba-serbi DPRK Banda Aceh 2024-2029: 4 Legislator Perempuan, Sepasang Suami Istri

Saat ini, kata Hamza, warga Kota Banda Aceh sedang menanti gebrakan baru dari wali kota terpilih. “Saya berharap tugas utama Pj Wali Kota saat ini harus dapat menjaga keuangan Pemko jangan sampai terjadi lagi utang,” ujar Ketua Gerindra Banda Aceh itu.

Selama ini, sebut Hamza, DPRK Banda Aceh selalu mengawasi dengan ketat urusan keuangan kota. “Dan dalam setiap rapat dengan Pemko, kita selalu mengingatkan agar pelaksanaan program kegiatan harus berdasarkan ketersediaan dana atau SPD.”[]

Komentar

Tanggapilah dengan bijak dan bertanggung jawab. Setiap tanggapan komentar di luar tanggung jawab redaksi. Privacy Policy