Banda Aceh – Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh Aznal Zahri menyebutkan Pemerintah Aceh mengusulkan tambahan dukungan pembangunan dari pusat untuk 100 ribu unit rumah layak huni dalam jangka panjang.
Tujuannya, kata Aznal, untuk menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup warga.
Hal itu dikatakan Aznal kepada Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia, Fahri Hamzah, yang melakukan kunjungan kerja ke Aceh pada Kamis, 19 Juni 2025.
Sebelumnya, Aznal menjelaskan sejak 2008 hingga 2024, Pemerintah Aceh telah membangun 39.685 unit rumah layak huni di seluruh kabupaten kota dengan total anggaran lebih dari Rp3,1 triliun.
Penerima manfaat mencakup fakir, miskin, penyandang disabilitas, serta anak yatim dan piatu.
“Tahun ini dialokasikan pembangunan 2.000 unit rumah dengan anggaran Rp204 miliar. Sudah 1.470 calon penerima diverifikasi. Data penerima dipublikasikan agar masyarakat dapat ikut mengawasi,” kata Aznal dalam pertemuan antara Fahri dengan jajaran Pemerintah Aceh di Ruang Potensi Daerah Kantor Gubernur Aceh.
Sementara itu, Asisten III Sekda Aceh Muhammad Diwarsyah menyebutkan meskipun pembangunan rumah bagi korban tsunami telah selesai dengan total 140 ribu unit dan dana lebih dari USD 6,7 miliar, kebutuhan akan rumah layak huni di Aceh belum berakhir.
“Tahun ini pemerintah Aceh hanya mampu membangun 2.000 unit rumah dari target awal 3.000 karena keterbatasan anggaran,” ujarnya.
Selain masyarakat umum, kebutuhan rumah juga mendesak bagi mantan kombatan. Diwarsyah menyebutkan lebih dari 1.500 eks kombatan belum memiliki rumah layak huni dan kini sudah terdata secara administratif.
Baca juga: Wamen Perumahan akan Tinjau Penyelesaian 19.030 RTLH di Aceh
Menanggapi hal tersebut, Fahri Hamzah menekankan pentingnya rumah tidak hanya sebagai tempat tinggal, tetapi sebagai aset produktif yang menjadi dasar aktivitas ekonomi masyarakat.
“Pemerintah ingin rumah menjadi bagian dari strategi pembangunan ekonomi. Maka penting bagi daerah untuk memastikan rakyat memiliki tanah untuk tempat tinggal,” ujarnya.
Fahri juga mengingatkan pentingnya menjaga kualitas kawasan permukiman yang dulu dibangun pascatsunami agar tidak menjadi kawasan kumuh. Renovasi diperlukan agar lingkungan tetap layak huni.
“Aceh punya pengalaman luar biasa dalam pembangunan perumahan. Ini bisa jadi pelajaran nasional dalam menata kota di masa depan. Jangan biarkan kota tumbuh tanpa arah. Tata ruang dan desain kawasan harus disiapkan sejak awal,” tegasnya.
Dia mengungkapkan tahun ini pemerintah pusat menargetkan renovasi dua juta rumah di seluruh Indonesia, naik signifikan dari sebelumnya yang hanya mampu merenovasi sekitar 140 ribu unit per tahun.
Fahri mendorong pemerintah daerah, termasuk Aceh, menyatakan kesanggupan menyerap anggaran renovasi sebanyak mungkin.
“Kami sedang siapkan mekanisme teknis dan keuangan bersama Kemenkeu. Kami berharap Aceh bisa menyerap lebih banyak tahun ini. Khususnya daerah-daerah yang dulu terdampak tsunami,” ujarnya.
Selain renovasi rumah, ia menyoroti pentingnya renovasi kawasan. Menurutnya, usulan perbaikan kawasan harus datang dari pemerintah daerah karena mereka yang paling tahu kondisi di lapangan.
“Kami siap mendukung. Tapi yang mengusulkan harus siap dengan rencana teknis yang matang. Setiap kawasan akan mendapat anggaran sekitar Rp20–22 miliar. Ini harus menopang ekonomi lokal, apalagi untuk daerah pesisir.”[]
Komentar
Tanggapilah dengan bijak dan bertanggung jawab. Setiap tanggapan komentar di luar tanggung jawab redaksi. Privacy Policy