Meulaboh – Pemkab Aceh Barat memproyeksikan pendapatan daerah tahun 2026 mencapai Rp1,31 triliun, dengan belanja daerah sebesar Rp1,38 triliun dan pembiayaan Rp61,57 miliar.
Angka tersebut disampaikan Wakil Bupati Aceh Barat Said Fadheil saat menghadiri rapat paripurna pembahasan dan penetapan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2026 di Gedung DPRK Aceh Barat, Selasa, 21 Oktober 2025.
Said menjelaskan, arah kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk memperkuat sektor produktif yang mampu meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), menciptakan lapangan kerja, dan menurunkan tingkat kemiskinan.
Pemkab Aceh Barat, kata dia, menargetkan pertumbuhan ekonomi tahun depan di kisaran 5,10 hingga 6 persen, dengan tingkat pengangguran terbuka ditekan menjadi 5 hingga 5,30 persen.
Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ditargetkan naik ke 76,17 hingga 76,90, dan tingkat kemiskinan diharapkan turun hingga 15 persen. Pemkab juga menargetkan Indeks Gini tetap rendah di kisaran 0,220 hingga 0,230 serta menjaga inflasi stabil antara 2,5 hingga 3,5 persen.
Said menambahkan, fokus pembangunan 2026 akan diarahkan pada peningkatan produktivitas di berbagai sektor unggulan seperti pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan, yang memiliki berpotensi besar menggerakkan ekonomi rakyat.
“Kami optimistis dengan sinergi antara pemerintah daerah dan DPRK, arah pembangunan 2026 dapat berjalan efektif, berkeadilan, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat Aceh Barat,” ujarnya dikutip dari Laman Pemkab Aceh Barat.
Sebelumnya, dia mengapresiasi Badan Anggaran DPRK dan Tim Anggaran Pemkab Aceh Barat yang telah bekerja keras menyusun dokumen perencanaan keuangan tersebut.
Said menjelaskan Pemkab telah menyerahkan dokumen KUA PPAS kepada DPRK sebagai pedoman dalam penyusunan APBK Aceh Barat 2026.[]
Komentar
Tanggapilah dengan bijak dan bertanggung jawab. Setiap tanggapan komentar di luar tanggung jawab redaksi. Privacy Policy