Banda Aceh – Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh atau DPRA ketuk palu menyetujui Rancangan Qanun Aceh tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (RAPBA) Tahun Anggaran 2025 senilai Rp11,07 triliun lebih. Persetujuan itu diputuskan dalam rapat paripurna di gedung DPRA, Banda Aceh, Selasa, 24 September 2024, malam.
Dalam rapat paripurna itu, Ketua DPRA Zulfadli dan Wakil Ketua DPRA Dalimi serta Penjabat Gubernur Aceh Safrizal ZA juga menandatangani Berita Acara Persetujuan Bersama terhadap RAPBA 2025, disaksikan Plh. Sekda Aceh Azwardi dan para anggota DPRA.
Sebelum RAPBA 2025 itu disetujui bersama oleh DPRA dan Pj. Gubernur Aceh, sembilan fraksi DPRA terlebih dahulu menyampaikan pendapatnya terhadap RAPBA 2025 dan menyatakan dapat menerima RAPBA 2025.
Struktur RAPBA 2025 yang disetujui bersama terdiri dari pendapatan senilai Rp10,86 triliun (T) dan belanja Rp11,07 T. Sedangkan pembiayaan terdiri dari penerimaan Rp261,87 miliar (M) dan pengeluaran Rp52 M.
Selanjutnya, dokumen RAPBA 2025 dan Rancangan Peraturan Gubernur Aceh tentang Penjabaran APBA 2025 akan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk dievaluasi. Setelah keluar hasil evaluasi Mendagri nantinya, dilakukan penyempurnaan kembali untuk dapat ditetapkan menjadi Qanun Aceh tentang APBA 2025 dan Peraturan Gubernur Aceh tentang Penjabaran APBA 2025.
Persetujuan bersama DPRA dan Pj. Gubernur Aceh terhadap RAPBA 2025 menjadi sejarah baru sebagai persetujuan RAPBA tercepat dari yang pernah ada dalam sejarah Pemerintah Aceh.
Merujuk dua tahun sebelumnya, APBA 2024 disetujui bersama pada 18 Desember 2023 dan APBA 2023 disetujui bersama pada 23 November 2022. “Jika merujuk pengesahan [persetujuan bersama] beberapa tahun lebih jauh, APBA pernah disahkan pada saat sudah memasuki tahun anggaran baru. Seperti APBA 2018 baru disahkan pada April 2018,” tulis humas.acehprov.go.id dikutip pada Kamis, 26 September 2024.
Pj. Gubernur Aceh Safrizal menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada ketua, wakil ketua dan anggota DPRA yang bersinergi menyelesaikan rangkaian pembahasan RAPBA 2025.
“Sejalan dengan itu, semua pendapat, usul, saran, dan koreksi yang bersifat konstruktif yang telah disampaikan melalui pendapat akhir badan anggaran, dan pendapat akhir fraksi-fraksi serta saran pendapat selama masa persidangan pembahasan Rancangan APBA Tahun Anggaran 2025, akan menjadi perhatian kami untuk dapat ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar Safrizal.
Safrizal menegaskan sinergi eksekutif dan legislatif bersama dalam rapat paripurna itu merupakan bukti nyata Pemerintahan Aceh mempunyai komitmen tinggi untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh masyarakat Aceh.
Tahapan KUA-PPAS hingga RAPBA 2025
Dihimpun Line1.News, berikut tahapan rapat paripurna DPRA dengan agenda penyampaian Rancangan KUA-PPAS hingga dilakukan persetujuan bersama DPRA dan Pj. Gubernur Aceh terhadap RAPBA 2025:
Selasa, 16 Juli 2024, sore:
Pj. Gubernur Aceh Bustami Hamzah menyampaikan/menyerahkan Rancangan Kebijakan Umum APBA (KUA) serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025 kepada DPRA.
Selasa, 17 September 2024, malam:
Pj. Gubernur Aceh Safrizal ZA dan Ketua DPRA Zulfadli menandatangani Nota Kesepakatan Bersama terhadap Rancangan KUA-PPAS TA 2025.
Kamis, 19 September 2024:
Pj. Gubernur Aceh Safrizal ZA menyampaikan/menyerahkan Nota Keuangan dan RAPBA 2025 kepada DPRA.
Selasa, 24 September 2024, menjelang siang:
Penyampaian pendapat Badan Anggaran DPRA terhadap RAPBA 2025.
Selasa, 24 September 2024, sekitar pukul 14.00 WIB:
Penyampaian jawaban/tanggapan Pj. Gubernur Aceh atas pendapat Banggar DPRA terhadap RAPBA 2025.
Selasa, 24 September 2024, malam:
Penyampaian pendapat akhir Fraksi-Fraksi DPRA dan pengambilan keputusan/persetujuan terhadap RAPBA 2025.
Selasa, 24 September 2024, malam:
Penandatanganan Berita Acara Persetujuan Bersama DPRA dan Pj. Gubernur Aceh terhadap RAPBA 2025.[]
Komentar
Tanggapilah dengan bijak dan bertanggung jawab. Setiap tanggapan komentar di luar tanggung jawab redaksi. Privacy Policy